Jubir KLB Demokrat Deli Serdang: SBY dan AHY Mestinya Minta Maaf ke Jokowi, Yasonna, dan Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara Partai Demokrat Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Muhammad Rahmad, angkat bicara menanggapi pemberitaan terkait Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang disebut urung minta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Rahmad, justru semestinya SBY dan anaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang harus meminta maaf kepada sejumlah pihak.

Baca Juga: Bertemu Ketum Partai Demokrat AHY, Anies Baswedan: Insyaallah Kolaborasi Makin Solid

"Seharusnya, SBY dan AHY lah yang harus   memanfaatkan momen lebaran Idulfitri ini untuk minta maaf kepada Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna dan KSP Moeldoko," kata Rahmad melalui keterangannya yang dikutip pada Senin (17/5/2021).

Menurut Rahmad, SBY dan AHY harus minta maaf karena telah menebar fitnah dan berita tidak benar dengan menuduh Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna dan KSP Moeldoko berada di balik konflik internal Partai Demokrat.

Selain kepada tiga tokoh itu, Rahmad juga meminta, SBY dan AHY mengucapkan permintaan maaf kepada para senior pendiri partai dan kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Dikonfirmasi Soal Sidang Gugatan AD/ART Partai Demokrat, Kubu Moeldoko Kompak Jawab di Luar Kota

Sebab, SBY dan AHY dinilai Rahmad telah membawa Partai Demokrat yang selama ini demokratis, menjadi partai keluargais atau tirani.

"SBY dan AHY harus bertanggung jawab mengembalikan Partai Demokrat ini menjadi partai yang demokratis dan kembali menjadi partai milik rakyat," ucap Rahmad.

Masyarakat Indonesia dan dunia, kata Rahmad, sangat menunggu pembuktian dari SBY dan AHY sebagai tokoh yang demokratis.

Baca Juga: AHY Bawa Pengurus Partai Demokrat Temui Anies Baswedan di Balai Kota, Ini yang Dibahas

"Kami yakin, SBY tentu tidak ingin meninggalkan legacy sebagai Bapak Tirani Demokrasi di Indonesia," tutur Rahmad.

Lebih lanjut, Rahmad kembali menegaskan bahwa KLB Partai Demokrat Deli Serdang diselenggarakan oleh Kader Partai Demokrat sendiri.

Selain itu, kata dia, pelaksanaannya juga dibiayai secara tanggung renteng oleh Kader Demokrat.

"Sama sekali tidak pernah melibatkan Moeldoko, Kemenkumham, apalagi melibatkan Presiden Jokowi," ujar Rahmad.

Baca Juga: AHY Maafkan Tetapi Tidak Dapat Melupakan Aksi Kudeta Partai Demokrat

Rahmad menuturkan, Moeldoko adalah tokoh nasional yang bersedia memimpin dan mengembalikan Partai Demokrat menjadi milik rakyat.

Hal tersebut dilakukan Moeldoko setelah diminta oleh tokoh senior dan kader Partai Demokrat sendiri.