Kompas TV regional hukum

Penyelidikan Kasus Pelecehan Pimpinan Ponpes Indramayu Dihentikan Ditreskrimum Polda Jawa Barat

Selasa, 11 Mei 2021 | 09:55 WIB
penyelidikan-kasus-pelecehan-pimpinan-ponpes-indramayu-dihentikan-ditreskrimum-polda-jawa-barat
Ilustrasi: pelecehan seksual. pemerkosaan kekerasan penculikan pencabulan (Sumber: Shutterstock/Kompas.com)

INDRAMAYU, KOMPAS.TV - Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar CH Patoppoi mengatakan penyidik menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual oleh seorang pimpinan pondok pesantren di Indramayu.

Setelah gelar perkara serta memeriksa sejumlah saksi, penyidik Direktorat Reserse menyimpulkan terlapor PG tak terbukti melakukan pelecehan seksual.

Baca Juga: Aktris Esme Bianco Tuntut Marilyn Manson Atas Tuduhan Pelecehan Seksual

"Oleh penyidik sudah digelar perkara, tidak terpenuhi Pasal 289 KUHP. Pertimbangannya, pasal tersebut tidak terpenuhi," kata Patoppoi, Senin (10/5/2021).

Kasus ini dilaporkan pada Februari 2021 dan resmi dihentikan pada Mei 2021.

PG dilaporkan oleh Djoemaidi Anom, kuasa hukum korban, melakukan tindak asusila pencabulan sesuai Pasal 289 KUHP. 

Laporan korban melalui kuasa hukumnya tercatat dalam surat LP/B/212/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021.

Korban merupakan mantan pegawai di pondok pesantren tersebut. Menurut kuasa hukum korban dugaan pelecehan tersebut sudah terjadi beberapa kali sejak 2018 hingga 2020.

Baca Juga: Terbukti Lakukan Pelecehan Seksual, Blessmiyanda Kembali Berkantor di Balai Kota DKI Jakarta

Tindak asusila ini diduga terjadi setelah korban dialih tugaskan dari Cikampek ke daerah pondok pesantren tersebut.  Korban sempat menolak berkali-kali dengan alasan bukan suami-istri. Namun PG tetap bersikeras memaksa. Hingga aksi tak senonoh diduga dilakukan oleh PG.

Menurut penuturan korban kepada kuasa hukumnya, PG selalu memaksa korban datang setiap hari untuk berhubungan.

Dalam penyelidikan kasus ini, penyidik kepolisian telah memeriksa 24 saksi pada Februari. Saksi terdiri dari terlapor, pelapor, hingga dokter.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Titik Api Di Sumsel Mulai Menyebar

Minggu, 1 Agustus 2021 | 21:23 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
22:20
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19