Kompas TV nasional politik

ICW Menduga Tes Wawasan Kebangsaan sebagai Motif Menghentikan Perkara Kakap di KPK

Senin, 10 Mei 2021 | 10:54 WIB
icw-menduga-tes-wawasan-kebangsaan-sebagai-motif-menghentikan-perkara-kakap-di-kpk
Ilustrasi KPK (Sumber: TOTO SIHONO)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai upaya memberhentikan paksa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan pemberhentian penyidikan atau pegawai yang masuk dalam 75 nama tersebut, maka memungkinkan juga kasus-kasus korupsi kelas 'kakap' di KPK mandek.

Menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, kecurigaan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa sejumlah sosok dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos itu diketahui sedang menangani dugaan tindak pidana korupsi kelas besar.

"Mulai dari korupsi bantuan sosial (bansos), suap benih lobster, skandal pajak dan KTP Elektronik," jelas Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/5/2021).

Baca Juga: Soal 75 Nasib Pegawai KPK, ICW: Jokowi Harus Turun Tangan, Jika Benar Tegas dalam Membasmi Korupsi

Kurnia menduga ke- 75 pegawai tersebut dipecat, besar kemungkinan pengungkapan perkara-perkara tersebut akan dihentikan.

"ICW mempunyai keyakinan pasca-pemberhentian puluhan pegawai KPK tersebut, penanganan perkara-perkara besar akan berjalan lambat, bakal tidak menutup kemungkinan bakal dihentikan," jelasnya.

Oleh karena itu, ICW mendesak Ketua KPK Firli Bahuri untuk menganulir putusan hasil TWK itu.

Penulis : Hedi Basri | Editor : Iman Firdaus





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:26
PRESIDEN BARCELONA JOAN LAPORTA: LIONEL MESSI DIPASTIKAN BERTAHAN DI BARCELONA MUSIM DEPAN    TAJ MAHAL INDIA KEMBALI DIBUKA DENGAN PENERAPAN PROKES KETAT, PENGUNJUNG DIBATASI HANYA 650 ORANG   HASIL UJI COBA FASE AKHIR VAKSIN COVID-19 BUATAN BIOTEKNOLOGI JERMAN, CUREVAC, HANYA EFEKTIF 47%   QATAR IZINKAN 80% PEGAWAI SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA KEMBALI BEKERJA DI KANTOR MULAI 18 JUNI 2021   JUMLAH PASIEN POSITIF COVID-19 DARI KLASTER COPA AMERICA 2021 MENCAPAI 52 ORANG   AS KEMBALI MEMBELI LEBIH DARI 200 JUTA DOSIS VAKSIN COVID-19 BUATAN MODERNA   BPBD MALUKU TENGAH: 7.227 WARGA MENGUNGSI AKIBAT GEMPA BERMAGNITUDO 6,1   GUBERNUR JABAR AKAN TAMBAH KAPASITAS TEMPAT TIDUR DI RS HINGGA 40% JIKA PENYEBARAN COVID-19 MAKIN MEMBURUK   KOTA BOGOR KEMBALI BERLAKUKAN SISTEM GANJIL-GENAP AKHIR PEKAN INI GUNA TEKAN LAJU PENYEBARAN COVID-19   KADIN INDONESIA PASTIKAN TENAGA KERJA ASING BISA MENGIKUTI VAKSINASI COVID-19 GOTONG ROYONG   KEMENKOMINFO: TENGGAT PELUNASAN TUNGGAKAN BHP FREKUENSI PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA HINGGA 31 JULI 2021   TOTAL TUNGGAKAN BHP FREKUENSI PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 1 JUNI 2021 SEBESAR RP 442 M   PEMERINTAH TUNGGU PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA LUNASI TUNGGAKAN TAGIHAN BHP FREKUENSI RADIO   MENDIKBUD-RISTEK NADIEM MAKARIM: PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS STOP JIKA ADA PEMBERLAKUAN PPKM MIKRO