Kompas TV nasional hukum

Soal 75 Nasib Pegawai KPK, ICW: Jokowi Harus Turun Tangan, Jika Benar Tegas dalam Membasmi Korupsi

Sabtu, 8 Mei 2021 | 19:17 WIB
soal-75-nasib-pegawai-kpk-icw-jokowi-harus-turun-tangan-jika-benar-tegas-dalam-membasmi-korupsi
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo saat ditemui usai membuka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 yang digelar ICW di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019). (KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Presiden Joko Widodo perlu turun tangan untuk menangani 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menyebut hal tersebut perlu dilakukan jika Presiden Jokowi benar-benar memiliki kepentingan tegas dan jelas terhadap pemberantasan korupsi.

“Kalau memang Pak Presiden (Joko Widodo-red) punya kepentingan yang tegas, yang jelas dalam pemberantasan korupsi,” tutur Adnan pada diskusi virtual Polemik MNC Trijaya, 'Dramaturgi KPK', Sabtu (8/5/2021).

Baca Juga: Tidak Mau Terseret Polemik Tes ASN, KPK: Asesmen Diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara

Adnan mengatakan, tidak ada koordinasi yang jelas antara KPK, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses penetapan keputusan atas nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes tersebut.

Alhasil, terjadi saling lempar tanggung jawab di antara ketiga lembaga itu.

“Pimpinan KPK dengan keputusan 75 orang itu dikategorikan sebagai TMS (Tidak Memenuhi Syarat) melempar keputusannya kepada Kemenpan RB untuk dieksekusi, untuk tidak diloloskan atau dipecat dan lain-lain,” jelasnya.

Penulis : Hedi Basri | Editor : Hariyanto Kurniawan





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:20
GIRI SUPRAPDIONO: SETIDAKNYA ADA SKENARIO PELEMAHAN KPK DENGAN TWK, YAITU JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG   DIREKTUR SOSIALISASI & KAMPANYE ANTIKORUPSI KPK GIRI SUPRAPDIONO MENILAI TWK MERUPAKAN SKENARIO PELEMAHAN KPK   JADI KOORDINATOR PUNGLI, SUPERVISOR OPERATOR CRANE DI JICT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DITANGKAP POLISI   PBNU: WACANA PEMERINTAH SOAL PENGENAAN PPN UNTUK PENDIDIKAN DAN SEMBAKO TIDAK TEPAT   KEMENLU PASTIKAN WNI YANG TINGGAL ATAU BERMUKIM DI ARAB SAUDI DAPAT MELAKUKAN IBADAH HAJI   KEPALA BIDANG UMRAH AMPHURI ZAKY ZAKARIA MENILAI KEPUTUSAN ARAB SAUDI SOAL IBADAH HAJI 2021 SUDAH SANGAT TEPAT    PEMERINTAH ARAB SAUDI PERTIMBANGKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN JEMAAH DALAM MENGGELAR IBADAH HAJI   KEMENLU PASTIKAN IBADAH HAJI 2021 HANYA DIBUKA UNTUK DOMESTIK ATAU ORANG-ORANG YANG TINGGAL DI ARAB SAUDI   TINJAU PELAKSANAAN VAKSINASI, PANGLIMA TNI INGATKAN PETUGAS HARUS PAHAM TUGAS PENGENDALIAN COVID-19    PANGLIMA TNI MARSEKAL HADI TJAHJANTO MENINJAU PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI BANGKALAN, JAWA TIMUR    UJI KOMPETENSI SETIAP TAHUN UNTUK TINGKATKAN LEVEL KESELAMATAN & KEAMANAN DI LINGKUNGAN KERJA TRANSJAKARTA    SOPIR BUS TRANSJAKARTA RENCANANNYA AKAN DIUJI KOMPETENSI SETIAP TAHUN    PEMERINTAH TARGETKAN 40.349.049 ORANG YANG MENJADI SASARAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS KEDUA    HINGGA 12 JUNI 2021, JUMLAH ORANG YANG SUDAH DIVAKSINASI COVID-19 DOSIS KEDUA DI INDONESIA MENCAPAI 11.559.138