Kompas TV nasional berita utama

BKN Sebut Tes Wawasan Kebangsaan KPK Berbeda dengan TWK CPNS: Libatkan Lembaga Berpengalaman

Sabtu, 8 Mei 2021 | 19:55 WIB
bkn-sebut-tes-wawasan-kebangsaan-kpk-berbeda-dengan-twk-cpns-libatkan-lembaga-berpengalaman
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK untuk alih status menjadi PNS mengundang kontroversi. (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Paryono selaku Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut, tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai KPK berbeda dengan TWK bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan bagi pegawai KPK ini berbeda dengan TWK yang dilakukan bagi CPNS,” ujar Paryono dalam keterangan resmi, Sabtu (8/5/2021).

Paryono mengatakan, tes CPNS berlaku untuk orang yang hendak masuk ke jenjang pemula atau entry level. Untuk CPNS, TWK berupa pertanyaan tentang pemahaman wawasan kebangsaan.

Baca Juga: Tidak Mau Terseret Polemik Tes ASN, KPK: Asesmen Diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara

Di sisi lain, pegawai KPK yang hendak beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pejabat senior. Menurut Paryono, pemerintah memerlukan TWK berbeda untuk para pejabat KPK ini.

“Sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara,” kata Paryono, dilansir dari Kompas.com.

Menurut Paryono, pihaknya menggunakan metode assessment center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor untuk TWK pegawai KPK. 

Ia membeberkan, asesmen ini berjalan dengan menggunakan beberapa alat ukur, yaitu tes tertulis indeks moderasi bernegara dan integritas (IMB 68), penilaian rekam jejak (profiling), dan wawancara.

Tak cuma itu, Paryono juga mengklaim TWK untuk pegawai KPK ini melibatkan banyak pihak, termasuk tim pemantau dari beberapa instansi berpengalaman.

Baca Juga: Beberapa Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Ternyata sedang Tangani Korupsi Bansos sampai KKP

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Stok Vaksin di Daerah Habis

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:24 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
09:55
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19