Kompas TV nasional hukum

MK Tegaskan Alih Status ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK: Dedikasinya Tidak Diragukan

Kamis, 6 Mei 2021 | 11:46 WIB
mk-tegaskan-alih-status-asn-tak-boleh-rugikan-pegawai-kpk-dedikasinya-tidak-diragukan
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK (Sumber: KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan pegawai KPK itu sendiri.

Baca Juga: Febri Diansyah Tanggapi Adanya Foto Jokowi-Ma'ruf Amin saat Gelar Konferensi Pers KPK

Hal tersebut tertuang dalam berkas putusan terkait uji formil dan materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Uji formil tersebut diketahui diajukan oleh sejumlah akademisi yakni Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid.

Kemudian Dekan Fakultas Hukum UII Abdul Jamil, Direktur Pusat Studi HAM UII Yogyakarta Eko Riyadi, dan Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII Yogyakarta Ari Wibowo.

Baca Juga: Feri Amsari: Tes Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK Dibuat-buat untuk Musnahkan KPK

"Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya ketentuan peralihan UU 19/2019, maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," demikian yang tercantum dalam berkas putusan yang dikutip Kompas.com,  Kamis (6/5/2021).

Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Iman Firdaus





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:15
PBSI: SEMANGAT MARKIS KIDO HARUS JADI MOTIVASI BAGI PEBULU TANGKIS MUDA INDONESIA UNTUK BERPRESTASI   PBSI GELAR TURNAMEN SIMULASI JELANG OLIMPIADE TOKYO DI PELATNAS CIPAYUNG, JAKARTA TIMUR   KEMENTERIAN KESEHATAN BRASIL SEBUT PASIEN COVID-19 KLASTER COPA AMERICA 2021 MENCAPAI 41 ORANG   OTORITAS JEPANG: SELURUH ATLET OLIMPIADE DAN PARALIMPIADE HARUS TAATI PERATURAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19   PEMERINTAH MALAYSIA SETUJUI PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PFIZER UNTUK USIA 12 TAHUN KE ATAS   KOMPOLNAS MINTA PIHAK KEPOLISIAN UNTUK PATROLI RUTIN DI KAWASAN PELABUHAN TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA   PT PELINDO II ANCAM BERHENTIKAN KARYAWANNYA YANG TERLIBAT PUNGUTAN LIAR   SEBANYAK 1.271 PEGAWAI KPK YANG LOLOS TWK AKAN JALANI ORIENTASI ASN   RUMAH SAKIT DARURAT WISMA ATLET KEMAYORAN TAMBAH KAPASITAS TEMPAT TIDUR MENJADI 7.394 UNIT   BIO FARMA: JUMLAH STOK VAKSIN COVID-19 MAMPU PENUHI TARGET 1 JUTA VAKSINASI PER HARI   SATGAS COVID-19 OPTIMISTIS PROGRAM VAKSINASI PEMERINTAH AKAN RAMPUNG SESUAI TARGET DI DESEMBER 2021   MENKO PEREKONOMIAN: PEMERINTAH KOMITMEN LAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TENGAH PANDEMI   MENKES BUDI GUNADI SADIKIN SEBUT 97 PERSEN OBAT-OBATAN DI INDONESIA MASIH IMPOR DARI LUAR NEGERI   PEMERINTAH LARANG KEGIATAN TEMPAT WISATA DI ZONA MERAH DAN ORANYE SELAMA PEMBERLAKUAN PPKM MIKRO