Kompas TV internasional kompas dunia

Pemerintah Australia Dituntut Karena Melarang Kedatangan dari India

Rabu, 5 Mei 2021 | 15:36 WIB
pemerintah-australia-dituntut-karena-melarang-kedatangan-dari-india
Perdana Menteri Australia Scott Morrison. (Sumber: Mick Tsikas / AAP Image via AP)

CANBERRA, KOMPAS.TV - Pemerintah Australia menghadapi tuntuntan pengadilan atas larangan sementara kedatangan dari India, Rabu (5/5/2021). Tuntutan ini dilayangkan oleh seorang warga negara Australia berusia 73 tahun yang terdampar di kota Bengaluru.

Pemerintah menolak tuntutan warga untuk mencabut larangan perjalanan dari India yang mulai diberlakukan minggu lalu hingga 15 Mei mendatang. Aturan ini melarang semua kedatangan dari India, termasuk untuk warga negara Australia yang akan kembali ke negaranya. Hal ini diberlakukan untuk mengurangi tingkat infeksi Covid-19 di fasilitas karantina Australia.

Seorang pengacara bernama Gary Newman, merupakan satu dari 9.000 warga Australia yang dicegah untuk kembali ke negaranya sendiri dari India. Ia mengajukan permohonan dan mendesak ke Pengadilan Federal di Sydney pada hari Rabu, agar hakim meninjau larangan perjalanan yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Keamanan oleh Menteri Kesehatan Greg Hunt.

Baca Juga: Mulai 3 Mei, Australia Larang Masuk Pendatang dari India

Hunt mengumumkan pada Jumat lalu, bahwa siapa pun yang menginjakkan kaki di Australia setelah mengunjungi India selama larangan perjalanan selama 14 hari, akan menghadapi hukuman lima tahun penjara dan denda hingga 66.000 dolar Australia (sekitar Rp 735 juta).

Asosiasi Medis Australia telah meminta Hunt dan Perdana Menteri Scott Morrison untuk mencabut aturan tersebut, yang disebut sebagai aturan yang berlebihan oleh kelompok dokter top di negara tersebut.

Morrison mengatakan dia tidak khawatir bahwa larangan perjalanan ini dapat merusak hubungan dengan India, yang dia gambarkan sebagai teman baik Australia.

“Jeda ini memungkinkan kami mengambil langkah yang benar untuk dapat memulihkan penerbangan repatriasi tersebut dan kami membuat kemajuan yang baik,” kata Morrison seperti dikutip dari The Associated Press.

Baca Juga: Wabah Covid-19 di India Kian Parah, Warga Australia yang Kembali dari Sana Terancam Dipenjara

“Jika kami tidak melakukan jeda, kami akan mengurangi kemampuan kami untuk melakukan itu dalam jangka menengah-panjang,” tambahnya.

Penulis : Tussie Ayu | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:18
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19