Kompas TV video cerita indonesia

Demokrat Kubu Moeldoko Minta Maaf ke Masyarakat dan Jokowi karena Timbulkan Kegaduhan

Kompas.tv - 25 Maret 2021, 16:23 WIB
Penulis : Theo Reza

BOGOR, KOMPAS.TV – Partai Demokrat kubu Moeldoko sampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia karena menimbulkan kegaduhan.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko M Rakhmad dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (25/3)

Rakhmad sampaikan kegaduhan ini terjadi karena narasi yang menyesatkan dari kubu Demokrat AHY dan SBY

"SBY dan AHY melalui corong-corong juru bicaranya telah membangun narasi yang menyesatkan, antara lain menuduh pemerintahan Presiden Jokowi atau istana terlibat; menuduh Bapak Moeldoko membeli Partai Demokrat sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat not for sale; menuduh kudeta terhadap Partai yang dilakukan orang luar; dan tuduhan-tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar. SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan-akan menjadi pihak yang terzalimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan," ujar Rakhmad.

Baca Juga: Hujan Lebat di Konpers Demokrat Moeldoko, Andi Arief: Saya Sedih, Mantan Senior Kena Sambar Petir

Rakhmad juga sampaikan cara-cara SBY dan AHY yang tidak bertanggung jawab tersebut menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat. Untuk itu atas nama Demokrat kubu Moeldoko menyatakan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi dan Masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan.

"Pernyataan dan cara-cara yang tidak bertanggung jawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah tengah masyarakat, di saat kita dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh-sungguh dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional," ujar Rakhmad

“Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi,"ujar Rakhmad.

Video Editor: Febi



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x