Junta Myanmar Menolak Seruan PBB dan Membunuh Lebih Banyak Pengunjuk Rasa

MANDALAY, KOMPAS.TV – Junta Myanmar menolak seruan PBB dan tetap menggunakan kekuatan mematikan terhadap para demonstran. Pada Kamis (11/3/2021), pasukan keamanan di Myanmar menembak sedikitnya 10 orang yang memprotes kudeta militer.

Militer juga mengajukan tuduhan baru terhadap Aung San Suu Kyi, pemimpin terpilih yang digulingkan pada 1 Februari. Dalam konferensi pers di ibu kota, Naypyitaw, mereka menyebutkan bahwa pada 2017-18, Aung San Suu Kyi secara ilegal diberi $ 600.000 dan emas batangan oleh sekutu politiknya, yaitu mantan Kepala Menteri Divisi Yangon Phyo Min Thein.

Juru bicara militer Brigadir Jenderal Zaw Min Tun mengatakan, Phyo Min Thein telah mengakui memberikan uang dan emas kepada Suu Kyi, tetapi tidak memberikan bukti.

Baca Juga: Amnesty International Ungkap Video Kekejaman Militer Myanmar Terhadap Demonstran Antikudeta

Tuduhan itu jelas ditujukan untuk mendiskreditkan Suu Kyi, untuk menuntutnya dengan kejahatan serius. Saat ini Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint sama-sama ditahan atas tuduhan yang tidak terlalu serius.

Myanmar diguncang oleh protes dan demonstrasi sejak kudeta yang menggulingkan pemerintah Suu Kyi. Seperti dikutip dari the Associated Press, laporan pers lokal dan posting di media sosial menyatakan ada enam kematian di kota Myaing, pada Kamis (11/3/2021). Selain itu masing-masing ada satu kematian di kota Yangon, Mandalay, Bago dan Taungoo. Dalam banyak kasus, foto jenazah korban diposting secara online.

Dalam protes sebelumnya, pasukan keamanan telah juga telah menyerang pengunjuk rasa dengan peluru tajam, yang menyebabkan kematian sekitar 60 orang. Mereka juga menggunakan gas air mata, peluru karet, meriam air, dan granat kejut. Selain itu, banyak demonstran dipukuli secara brutal.

Di New York, Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu secara aklamasi menyerukan pembalikan kudeta militer dan dengan keras mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai. Pernyataan Presiden Dewan Keamanan PBB yang disetujui oleh semua 15 anggota dewan dan secara resmi diadopsi pada pertemuan virtual.

Baca Juga: Amerika Serikat Jatuhkan Sanksi Bagi Anggota Keluarga Pemimpin Militer Myanmar dan Perusahaannya

Pernyataan yang dirancang Inggris itu menyerukan pembebasan para pemimpin sipil, termasuk Suu Kyi dan Win Myint.

Kelompok hak asasi manusia Amnesty International pada hari Kamis mengeluarkan laporan yang mengatakan militer Myanmar telah menggunakan taktik dan senjata yang semakin mematikan. Senjata tersebut biasanya terlihat di medan perang, namun kini digunakan untuk melawan pengunjuk rasa.

Kelompok yang bermarkas di London itu mengatakan pemeriksaannya terhadap lebih dari 50 video dari tindakan keras tersebut menegaskan bahwa pasukan keamanan tampaknya menerapkan strategi sistematis yang terencana, termasuk peningkatan penggunaan kekuatan mematikan. Banyak pembunuhan yang didokumentasikan terlihat seperti eksekusi.