PBB Secara Aklamasi Menyerukan Agar Myanmar Kembali ke Pemerintahan yang Sah

NEW YORK, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak militer Myanmar untuk memulihkan kendali demokrasi di negara, setelah kudeta yang terjadi pada 1 Februari 2021.

Guterres berbicara setelah Dewan Keamanan PBB secara aklamasi menyerukan agar Myanmar kembali ke pemerintahan yang sah. Ia mengutuk keras terjadinya kekerasan terhadap masyarakat sipil yang melakukan demonstrasi.

Pernyataan Presiden Dewan Keamanan PBB tersebut disetujui oleh seluruh anggota dewan yang terdiri dari 15 anggota, termasuk China. Pertemuan Dewan Keamanan PBB ini diselenggarakan secara virtual pada Rabu (10/3/2021).

Baca Juga: Sekjen PBB Antonio Guterres: Lindungi Hutan dan Satwa Liar!

"Sangat penting untuk membebaskan semua tahanan. Sangat penting untuk menghormati hasil pemilu dan memungkinkan situasi di mana Myanmar kembali ke transisi demokrasi," kata Guterres seperti dikutip dari the Associated Press.

Kudeta di Myanmar merupakan langkah mundur bagi kemajuan demokrasi negara ini, yang sebelumnya didukung secara internasional. Sebelumnya, selama lima dekade Myanmar dipimpin oleh pemerintah militer dan terisolasi dari pergaulan internasional.

Baca Juga: Sekjen PBB Sambut Baik Kembalinya Amerika Serikat ke Dalam Traktat Perubahan Iklim Paris

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan, sedikitnya terjadi 53 pembunuhan oleh pasukan keamanan sejak terjadinya kudeta militer. Polisi menyerang kerumunan demonstran yang memenuhi jalanan, untuk menuntut agar junta menyerahkan kekuasaan.

AS juga mengatakan, lebih dari 1.700 orang telah ditangkap oleh junta. Mereka yang ditangkap adalah jurnalis, aktivis hak asasi manusia dan para pekerja medis.