8 Maret 1965, Conefo yang Kemudian Jadi Gedung DPR Dicetuskan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Gedung DPR  yang sekarang berdiri, awalnya tidak ditujukan untuk para wakil rakyat bekerja. Tapi ditujukan untuk  tempat berkumpulnya perwakilan negara-negara yang memiliki semangat tatanan dunia baru yang bebas dari dominasi negara-negara kapitalis,  yang disebut Conefo (Conference of the New Emerging Forces). Mereka terdiri dari negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. 

Namun, pendirian Conefo yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno itu, di kemudian hari jadi Gedung DPR.  Soekarno  melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 48/1965 pada 8 Maret 1965 menetapkan pembangunan  Conefo, yang ingin  membuat tandingan bagi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Arsitektur gedung merupakan hasil rancangan karya Soejoedi Wirjoatmodjo, yang ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Februari 1965. 

Baca Juga: Virus B117 Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua DPR Ingatkan Pemeriksaan di Bandara

Tiang pertama bangunan dipancangkan pada 19 April 1965, bertepatan dengan 10 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung. 

Lahan berdiri di atas tanah milik  Madrasah Islamiyah yang merupakan cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Darunnajah, di Jakarta Selatan.

Namun dalam perjalanan, meletus peristiwa G 30 S PKI, sehingga pembangunan gedung sempat terhenti. Kondisi politik negara berjalan tidak stabil.   Dan ketika kondisi negara sudah relatif aman, pembangunan dilanjutkan berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 79/U/Kep/11/1966 tanggal 9 Nopember 1966 yang peruntukannya diubah menjadi Gedung MPR/DPR RI.

Baca Juga: Ingin Buat Pelayanan Sosial Terpadu, Mensos Risma Ajak DPR ke Balai Sosial Pangudi Luhur

Maka, bangunan yang semula akan menjadi proyek mempersatukan negara-negara berkembang,  berubah menjadi Gedung MPR/DPR yang sering disebut Komplek Parlemen (karena terdiri dari DPR, MPR dan DPD). Hingga akhirnya bangunan ini terus mengalami perkembangan dan perubahan.

Dari semula hanya gedung berkubah hijau, yang disebut gedung kura-kura, terus berkembang ditambah Gedung Nusantara I yang selesai dibangun tahun 1997 tempat para anggota DPR berkantor dan mengadakan rapat. Dalam perkembangan selanjutnya, gedung semakin ramai dengan tambahan gedung DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan Masjid Baiturrahman.

Baca Juga: Komisi VII DPR Tinjau Pembangunan Terminal Elpiji Di Ambon

Perluasan dan penambahan gedung baru juga sempat direncanakan, dengan alasan gedung nusantara I tempat para wakil rakyat berkantor sudah miring. Namun rencana ini batal karena mendapat banyak kritikan. 

Dari semua gedung yang ada, ikon gedung kura-kura tak tergantikan. Bangunan yang sangat khas. Di gedung ini peristiwa bersejarah banyak terjadi, seperti pengambilan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden terpilih.