Kompas TV klik360 cerita indonesia

SBY Tegaskan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang Tidak Sah, Ini Alasannya!!

Sabtu, 6 Maret 2021 | 01:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang ilegal, dan tidak sah secara hukum.

“Menurut AD/ART Demokrat pasal 81 ayat 4, disebutkan bahwa kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan 1/2 dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai”, pungkas SBY.

"Mari kita uji sekarang, apakah KLB Deli Serdang ini sah secara hukum? Ingat negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 UUD 1945. Majelis Tinggi yang saya pimpin berjumlah 16 orang, tidak pernah mengusulkan KLB. Jadi syarat pertama sudah gugur," pungkas SBY dalam konferensi pers di Cikeas (5/3).

Baca Juga: [FULL] Tanggapan SBY Terkait KLB Partai Demokrat di Deli Serdang

Tak hanya itu, ia menuturkan Kongres Luar Biasa tersebut tak diusulkan oleh sejumlah DPD dan DPC yang telah disepakati.

“DPD yang mengusulkan minimal  2/3 dari 34 DPD. Namun kenyataannya tidak satupun yang mengusulkan. Berarti nol. Jadi tidak memenuhi syarat yang kedua,"

“DPC yang mengusulkan KLB minimal 1/2 dari 514 DPC. Kenyataannya hanya 34 DPC yang mengusulkan. Berarti  hanya tujuh persen dari yang seharusnya 50 persen. Jadi tidak memenuhi syarat yang ketiga," jelas SBY.

SBY juga mengingatkan bahwa usulan KLB dari DPD dan DPC harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai.

SBY mengaku, tak pernah memberikan persetujuan untuk melaksanakan KLB tersebut.

“Usulan KLB dari DPD dan DPC diharuskan mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai. Dan saya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai tidak pernah memberikan  persetujuan pelaksanaan KLB. Jadi syarat keempat tidak dipenuhi", tuturnya. 

Oleh karena itu, berdasarkan  bukti-bukti tersebut SBY menyebut Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah tidak sah.

Penulis : Abdur Rahim





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:22
BMKG IMBAU MASYARAKAT TIDAK MELAKUKAN PELAYARAN KHUSUSNYA PAPUA UTARA, MALUKU UTARA, DAN SULAWESI UTARA   KETUA KOMISI VIII DPR YANDRI SUSANTO TEKANKAN PENTINGNYA PROKES KETAT DALAM PENYELENGGARAAN SEKOLAH TATAP MUKA   JUBIR VAKSINASI KEMENKES: 15,1 JUTA DOSIS VAKSIN SUDAH TERMASUK DOSIS PERTAMA DAN KEDUA   KEMENTERIAN KESEHATAN SEBUT VAKSINASI COVID-19 TELAH MENCAPAI 15,1 JUTA DOSIS   ASITA MINTA PEMERINTAH BERI SUBSIDI TERKAIT BIAYA TAMBAHAN HAJI YANG DINILAI MEMBERATKAN CALON JEMAAH HAJI   KKP AJAK MASYARAKAT AGAR DAPAT MEMENUHI ASUPAN PROTEIN YANG DIBUTUHKAN SAAT JALANI IBADAH PUASA    MENAKER IDA FAUZIYAH SEBUT PEMBAYARAN THR PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM HARI RAYA KEAGAMAAN   KETUA DPR PUAN MAHARANI: RAMADAN MOMENTUM TINGKATKAN KEPEDULIAN PADA SESAMA   KETUA DPR PUAN MAHARANI AJAK MASYARAKAT JADIKAN IBADAH PUASA SEBAGAI MOMENTUM TINGKATKAN TAKWA DAN KEPEDULIAN   KEPALA KSP MOELDOKO: MASA TRANSISI PENGELOLAAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH (TMII) SUDAH DIMULAI   PRESIDEN JOKOWI SEBUT INDONESIA TELAH MEMILIKI SEKITAR 2.193 PERUSAHAAN RINTISAN   PRESIDEN JOKOWI SEBUT PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL RI MERUPAKAN YANG TERCEPAT DI ASIA TENGGARA   PRESIDEN JOKOWI: SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA, SEMOGA NEGERI INI DIJAUHKAN DARI PENYAKIT DAN BENCANA   PANDEMI COVID-19, GUBERNUR DKI INGATKAN WARGA HINDARI BUKA PUASA BERSAMA DAN KUMPUL KELUARGA SELAMA RAMADAN