Kompas TV internasional kompas dunia

Akhiri Konflik, Pemerintah Nepal dan Pemberontak Komunis Tandatangani Kesepakatan Damai

Jumat, 5 Maret 2021 | 23:52 WIB
akhiri-konflik-pemerintah-nepal-dan-pemberontak-komunis-tandatangani-kesepakatan-damai
Perdana Menteri Nepal Khadga Prassad Oli, kiri, dan pemimpin kelompok Partai Komunis Nepal Netra Bikram Chand angkat tangan saat penandatanganan perjanjian perdamaian di Kathmandu, Nepal, Jumat, 5 Maret 2021. Pemerintah Nepal dan kelompok pemberontak komunis secara resmi menandatangani perjanjian damai pada Jumat (05/03/2021) yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan. (Sumber: AP Photo/Niranjan Shrestha)

KATHMANDU, KOMPAS.TV - Pemerintah Nepal dan kelompok pemberontak komunis secara resmi menandatangani perjanjian damai pada Jumat (05/03/2021) yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan, pemerasan, dan pemboman oleh pemberontak.

Pemimpin pemberontak Netra Bikram Chand, yang lebih dikenal dengan nama gerilyawannya Biplav, muncul dari persembunyiannya pada hari Jumat setelah pemerintah mencabut larangan terhadap Partai Komunis Nepal yang dipimpin biplav sehingga dapat mengambil bagian dalam penandatanganan publik perjanjian damai.

“Nepal memasuki era damai. Tidak ada lagi kekerasan di Nepal atau konflik kekerasan yang tersisa di Nepal,” Perdana Menteri Khadga Prasad Oli mengatakan pada upacara tersebut seperti dikutip Associated Press, Jum'at (05/03/2021).

Baca Juga: Badai Terjang Pedesaan di Nepal, 28 Orang Meninggal Dunia

Di bawah kesepakatan damai, pemerintah akan mencabut larangannya terhadap kelompok tersebut, membebaskan semua anggota partai dan pendukung dari penjara dan mencabut semua kasus hukum terhadap mereka.

Sebagai gantinya, kelompok pemberontak setuju untuk menghentikan semua kekerasan dan menyelesaikan masalah apapun melalui dialog damai.

Kelompok ini memisahkan diri dari Partai Komunis Maois, yang memerangi pasukan pemerintah antara tahun 1996 dan 2006, ketika menghentikan pemberontakan bersenjatanya, menyetujui pembicaraan damai yang dipantau PBB dan bergabung dengan politik arus utama.

Penulis : Edwin Shri Bimo





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:56
MENTERI LHK SITI NURBAYA MINTA PENGENDALIAN KARHUTLA SELAMA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA HARUS TERUS DILAKUKAN    KEMENKES: JUMLAH LANSIA YANG MENERIMA VAKSINASI COVID-19 DI DKI JAKARTA TERBANYAK DIBANDING DAERAH LAIN   LANGGAR ATURAN PPKM, KASATPOL PP DKI ARIFIN SEBUT DUA KAFE DI JAKPUS DAN JAKUT DILARANG BUKA 3X24 JAM   DEWAN PENASEHAT PERBAKIN BAMBANG SOESATYO IMBAU ANGGOTANYA TAK GUNAKAN SENJATA API UNTUK AROGANSI   PRESIDEN KSPI SAID IQBAL SEBUT UNJUK RASA BURUH PADA 12 APRIL 2021 DIGELAR SECARA FISIK DAN VIRTUAL   KSPI: HAK THR 1.487 KARYAWAN DARI 13 PERUSAHAAN MASIH BELUM DILUNASI KARENA DICICIL PADA 2020   KEPALA BMKG DWIKORITA IMBAU MASYARAKAT JATIM WASPADA DAMPAK HUJAN LEBAT DAN LONGSOR SETELAH GEMPA MALANG   BMKG MEMPREDIKSI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT TERJADI DI SEJUMLAH WILAYAH JAWA TIMUR   GUBERNUR KHOFIFAH MINTA POSKO PENGUNGSIAN GEMPA HARUS TERSEDIA DI BANYAK TITIK UNTUK MENJANGKAU MASYARAKAT   HARI INI, GUBERNUR JATIM KHOFIFAH INDAR PARAWANSA MENINJAU TIGA LOKASI TERDAMPAK GEMPA MALANG   BPBD KABUPATEN DAN KOTA MENDIRIKAN POSKO SETELAH GEMPA YANG TERJADI DI WILAYAH MALANG    BNPB: SEBANYAK 1.189 RUMAH DAN 150 FASILITAS UMUM RUSAK AKIBAT GEMPA BERMAGNITUDO 6,1 YANG GUNCANG MALANG   BNPB: HINGGA 11 APRIL 2021, 8 ORANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT GEMPA BERMAGNITUDO 6,1 YANG GUNCANG MALANG DAN SEKITARNYA   PT ANGKASA PURA II DUKUNG LARANGAN MUDIK LEBARAN SEBAGAI PEMBATASAN OPERASIONAL TRANSPORTASI UDARA