Wakil Ketua Komisi IV Ingatkan Program Food Estate Jokowi Berisiko Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi mengingatkan program food estate yang dikerjakan Presiden Jokowi. Program dengan anggaran besar ini memiliki risiko tinggi.  

“Alokasi anggaran food estate  ini besar, maka perlu diberi perhatian besar pula. Oleh karena itu, kami perlu mendapatkan kajian komprehensif terlebih dahulu. Ini adalah pilot project pengelolaan pertanian yang menjadi hulu bagi pengembangan pertanian di provinsi lainnya,” kata Dedi dalam rapat bersama jajaran Kementerian Pertanian, di Komisi IV, Komplek Parlemen, Selasa (2/2/2021).

Menurut mantan Bupati Purwakarta ini, program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ini perlu dikaji secara komprehensif karena program ini menyerap anggaran cukup besar sekaligus berisiko tinggi, apalagi Indonesia kini sedang menghadapi pandemi.

Baca Juga: 7 Investor Tertarik Garap Food Estate di Humbang Hasundutan Sumut

Dedi khawatir, persoalan justeru muncul setelah masa jabatan selesai. Oleh karena itu, ia mengingatkan Kementan lebih berhati-hati.

Baginya, kehati-hatian adalah prinsip dasar mitra kerja Komisi IV DPR RI. “Seringkali saya ingatkan problem itu tumbuh setelah selesai masa jabatan.  Dengan alokasi yang besar, dengan  risiko tinggi maka perlu sebuah kehati-hatian dan ini prinsip dasar sebagai mitra kerja,” tegasnya.

Sementara dalam kesimpulan rapat dengar pendapat bersama jajaran kementerian pertanian disepakati bahwa program food estate harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dan meninjau anggaran yang tersebar di kementerian pertanian. 

Baca Juga: 30 Ribu Hektar Lahan Akan Dijadikan Food Estate di Sumatera Utara

    
Presiden Jokowi sudah mencanangkan program food estate  di lahan seluas 30 ribu hektar yang tersebar di empat kabupaten yakni kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Pakpak Bharat.

Kemudian  di Kalimanta Tengah di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Tercatat, pemerintah akan mengalokasikan area tanam sebesar 164 ribu hektar untuk proyek ini.

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menyelesaikan program lumbung pangan tersebut tahun 2021 ini. Pasalnya, ia menilai lumbung pangan merupakan solusi dari permasalahan impor pangan selama ini.