Kompas TV klik360 cerita indonesia

Siswi Nonmuslim Dipaksa Berjilbab di Padang, Komisi X DPR: Intoleran!

Sabtu, 23 Januari 2021 | 15:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi X DPR RI angkat bicara soal viral sebuah video seorang siswi nonmuslim diminta memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera barat.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai kejadian tersebut menunjukkan masih adanya intoleransi di sekolah-sekolah negeri. Yang seharusnya diajarkan bagaimana semangat keberagaman di kalangan siswa.

"Kami sangat prihatin dengan fenomena maraknya sikap intoleran di lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah. Banyak tenaga pendidik yang tidak tepat dalam mengajarkan semangat keberagamaan di kalangan siswa," ujar Syaiful Huda dalam video yang diterima tim Kompas.TV.

Huda juga menilai sikap dari pihak SMK 2 Padang tak bisa dibenarkan.

Meski setiap daerah memiliki otonomi daerah, namun Pemerintah Daerah memiliki otoritas mengatur arah kebijakan dan harus mengacu pada dasar negara Indonesia.

"Tidak benar jika, atas nama otonomi daerah, suatu wilayah mempunyai kebebasan termasuk unit penyelenggaraan pendidikan membuat aturan yang secara prinsip bertentangan dengan nilai dasar-nilai dasar kita dalam berbangsa dan bernegara," Ujar Huda.

Ia pun memberi imbauan kepada Kemendikbud untuk melakukan seleksi tenaga pendidik harus ada screning yang ketat mengenai rekam jejaknya.

"Dalam upaya merekrut tenaga dosen atau guru, misalnya, harus ada screening yang ketat mengenai rekam jejak mereka. Pun demikian dalam aktivitas belajar-mengajar maupun kegiatan ekstrakurikuler jangan sampai ada materi-materi yang disisipi nilai-nilai intoleran," kata Huda.

Penulis : Theo Reza




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:06
POLRI IZINKAN LAGA UJI COBA TIMNAS INDONESIA U-22 DAN U-23 DIGELAR PEKAN INI   ISTANA BUCKINGHAM: PERAWATAN JANTUNG SUAMI DARI RATU ELIZABETH II, PANGERAN PHILIP, BERHASIL   PERDANA MENTERI TIONGKOK LI KEQIANG TARGETKAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN INI AKAN LAMPAUI 6%   VAKSINASI COVID-19 BAGI ASN, TNI, POLRI, DAN TOKOH MASYARAKAT DI JAKARTA UTARA AKAN DIMULAI 8 MARET 2021   YOUTUBER, SELEBGRAM, DAN TIKTOKER BAKAL DIAWASI LEBIH KETAT OLEH KANTOR PAJAK PADA TAHUN INI   POLRI TAK KELUARKAN IZIN KONGRES LUAR BIASA (KLB) YANG MENGATASNAMAKAN PARTAI DEMOKRAT DI SIBOLANGIT, SUMUT   SEBANYAK 400 HUNIAN MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN REL LAYANG SIMPANG PALANG JOGLO SOLO   PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN REL LAYANG SIMPANG PALANG JOGLO SOLO DIMULAI PADA JULI 2021   PEMERINTAH PERLUAS PENERAPAN PPKM MIKRO DI SUMATERA UTARA, KALIMANTAN TIMUR, DAN SULAWESI UTARA   PEMERINTAH PERPANJANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MIKRO HINGGA 22 MARET 2021   MENTERI PPPA BINTANG PUSPAYOGA BERHARAP PEREMPUAN MUDA TAK TERJEBAK BUDAYA YANG MENGHALAU UNTUK BERKEMBANG   KEJAGUNG AJUKAN PEMBLOKIRAN ASET TANAH MILIK TERSANGKA KORUPSI PT ASABRI, BENNY TJOKROSAPUTRO, DI 3 KABUPATEN   DJOKO TJANDRA DITUNTUT 4 TAHUN PENJARA DALAM KASUS PENGHAPUSAN "RED NOTICE" DAN PENGURUSAN FATWA DI MA   ICW MENILAI TUNTUTAN JPU TERHADAP DJOKO TJANDRA BELUM MAKSIMAL