Kompas TV nasional hukum

Tanggapi Luhut Soal Edhy Prabowo, KPK: Tak Ada Pemeriksaan Berlebihan

Sabtu, 28 November 2020 | 21:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua KPK Firli Bahuri membantah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka secera berlebihan.

“Pemeriksaan tidak ada istilah berlebihan. Pemeriksaan dilakukan di dalam rangka mengungkap keterangan yang sebenar-benarnya. Kita tidak bisa pemeriksaan apa cukup satu jam, apa cukup dua jam,” ujar Firli.

Firli juga mengatakan penyidik memeriksa para saksi dan tersangka termasuk Edhy Prabowo seusuai dengan aturan dan juga transparan.

Sebelumnya Menteri KKP ad interim Luhut Pandjaitan berpesan kepada KPK untuk tidak memeriksa Edhy Prabowo secara berlebihan dalam kasus ini.

Luhut mengatakan penghentian sementara ekspor benih lobster sekaligus menjadi masa evaluasi.

Meski diklaim tidak ada kesalahan berarti, Luhut mencermati praktik monopoli dalam aspek kargo.

Sementara itu, keluarga Menteri Pertahanan Prabowo Hashim Joyohadikusumo membantah terlibat dalam kasus korupsi izin ekspor benih lobster yang melibatkan Edhy Prabowo.

Ia menyebut perusahaannya yakni PT Bima Sakti Mutiara tidak memiliki konflik kepentingan dengan ekspor benih lobster.

Sebelumnya perusahaan itu disebut-sebut memperoleh jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sempat dipimpin Edhy Prabowo.

Penulis : Reny Mardika


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:08
KEMENKEU AJAK KEMENTERIAN DAN LEMBAGA ASURANSIKAN BARANG MILIK NEGARA    POLRI IMBAU MASYARAKAT HATI-HATI PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI   PEMPROV DKI DIBANTU POLISI DALAMI MOTIF PENARIKAN PAKSA KABEL LISTRIK DI RUMAH POMPA DUKUH ATAS, JAKPUS    PEMPROV BABEL JADIKAN BALAI BENIH PERTANIAN PALEMPANG PUSAT PEMBIBITAN PORANG   MAHKAMAH AGUNG: HANYA 8 PERSEN PERMOHONAN PK KORUPTOR YANG DIKABULKAN   KEMENDAGRI MINTA PEMDA SEGERA REALISASIKAN APBD 2021 UNTUK KESEHATAN DAN EKONOMI    MENTERI PPPA PASTIKAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGUNGSIAN BENCANA AMAN DAN NYAMAN   PEMPROV BABEL PINDAHKAN PASIEN DARI WISMA KARANTINA ASRAMA HAJI KE RS INFEKSI DAN KARANTINA COVID-19   IDI: STRATEGI PENANGANAN DI HULU AKAN TENTUKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI TANAH AIR   MENRISTEK: PENGEMBANGAN VAKSIN COVID-19 DALAM NEGERI PERLU PERHATIKAN ASPEK AMAN DAN TERJANGKAU    MENRISTEK BAMBANG BRODJONEGORO: VAKSIN MERAH PUTIH MENJAGA KEBERLANJUTAN KEKEBALAN MASSAL DI TANAH AIR   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM: TUGAS PEMERINTAH BANTU AKSELERASI PEMBELAJARAN TERUTAMA SAAT PANDEMI COVID-19   MENDIKBUD PASTIKAN SEMUA GURU HONORER BISA IKUTI SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) 2021   BNPB MINTA PEMDA SEGERA SELESAIKAN DATA RUMAH RUSAK PASCAGEMPA SULAWESI BARAT