Kompas TV regional berita daerah

Badan Anggaran DPRD belum Terima Laporan Penggunan Anggaran Covid-19

Jumat, 14 Agustus 2020 | 10:39 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.TV - Anggota DPRD Kalbar, Tony Kurniadi, menyatakan hingga saat ini belum menerima berkas laporan realisasi anggaran yang dibelanjakan untuk covid-19. Tony Kurniadi mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk transparan dalam penggunaan anggaran. 

“Belum ada satu lembar pun yang disampaikan terhadap penggunaan dana covid. Belum ada informasi resmi yang kita terima terkait hal itu,” tegas Tony.

Baca Juga: 1 Anggota Positif, Gubernur Minta Kantor DPRD Ketapang Disterilisasi

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harisson, menyatakan saat ini anggaran covid-19 yang sudah terealiasi  per tanggal 10 Juli 2020, sebesar 28 miliar rupiah lebih. Dana tersebut sudah termasuk honor relawan di RSUD Dokter Soedarso selama dua bulan sebesar empat ratus juta lebih. 

“Secara pelaporan, kami kirimkan soft & hard copy kepada inspektur, dan kepala perwakilan BPKP di Kalbar, Kajati dan Dirreskrimsus Polda Kalbar per minggu,” tutur Harisson.

Setiap beberapa pekan, laporan penggunaan anggaran dikirim ke sejumlah instansi terkait, dan juga dilampirkan dalam website resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar.

Harisson juga memastikan  anggaran covid-19 tidak hanya digunakan di Dinas Kesehatan Provinsi, tapi juga di beberapa dinas di Kalbar, satu di antaranya Dinas Sosial.

Simak informasi lain dari Kota Pontianak dan Kalimantan Barat di kanal YouTube KompasTV Pontianak.

#Anggaran #Covid19 #DPRD

Editor : KompasTV Pontianak



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:13
BANGUN 23 TITIK SUPER WIFI DI LABUAN BAJO, MENKOMINFO JOHNNY G PLATE SEBUT JANGKAUANNYA MENCAPAI RADIUS 500 METER   JAKSA AKUI MASIH SELIDIKI BERKAS PERKARA KASUS DUGAAN SUAP PENGHAPUSAN “RED NOTICE” DJOKO TJANDRA   KEMNAKER OPTIMISTIS “OMNIBUS LAW” RUU CIPTA KERJA AKAN MENGHADIRKAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PARA PEKERJA   KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA MINTA PRESIDEN JOKOWI MENGHENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA   KOMISI X DPR SEBUT KLASTER PENDIDIKAN DITARIK DARI RUU CIPTA KERJA KARENA BANYAK PENOLAKAN DARI BERBAGAI PIHAK   BADAN ANGGARAN DPR SEPAKAT RAPBN 2021 DIBAWA KE SIDANG PARIPURNA   KEMENPAREKRAF SIAPKAN SEJUMLAH STRATEGI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA   KOMISIONER KPU IMBAU SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT PILKADA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19   KAMPANYE PILKADA AKAN DIMULAI 26 SEPTEMBER 2020 DAN BERAKHIR PADA 5 DESEMBER 2020   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: 208 TEMPAT USAHA DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA KARENA LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LIBATKAN 26 RUMAH SAKIT SWASTA MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN COVID-19   MENTERI PPPA MINTA MASYARAKAT TETAP GUNAKAN MASKER DI RUMAH UNTUK CEGAH PENULARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KELUARGA   MENTERI PPPA SEBUT PIHAKNYA TENGAH MENYUSUN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUP KELUARGA   MENTERI AIRLANGGA HARTARTO: PEMERINTAH TENGAH MERANCANG PERPRES & PETA JALAN TERKAIT DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19