> >

Jokowi: Pastikan 2,7 Juta Petani dan 1 Juta Nelayan Masuk Program Bansos, Saya Minta Dipermudah

Berita kompas tv | 28 Mei 2020, 10:53 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas tentang pelaksanaan persiapan new normal di sejumlah daerah di Indonesia, Rabu (27/5/2020). (Sumber: YouTube: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginginkan petani dan nelayan masuk program bantuan sosial dari pemerintah. 

Hal tersebut diminta Jokowi guna membantu perekonomian petani dan nelayan di tengah kesulitan masa pandemi Covid-19.

Pertama, kata Jokowi, bantuan tersebut diberikan melalui program jaring pengaman sosial yang telah digelar pemerintah.

Itu mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, sembako, dan program gratis subsidi listrik.

Baca Juga: Kasih Duit Jangan Bansos! - SATU MEJA THE FORUM

"Pastikan 2,7 juta petani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk program bansos," kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas lewat video conference pada Kamis (28/5/2020).

Dengan demikian, para petani dan nelayan nantinya akan menerima bantuan senilai Rp600.000 per bulan selama tiga bulan.

Adapun rinciannya, senilai Rp300.000 akan diberikan dalam bentuk uang tunai, sisanya dalam bentuk bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya.

Jokowi menjelaskan, tujuan utama skema pemberian program bansos ini semata-mata untuk meringankan beban konsumsi rumah tangga kurang mampu, termasuk petani dan nelayan miskin.

Kedua, Jokowi menambahkan, bantuan yang diberikan untuk nelayan dan petani juga bisa lewat subdisi bunga kredit. Diketahui, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp34 triliun untuk program ini.

Baca Juga: Keterlaluan! Aparat Desa di Indramayu Sunat Dana Bansos Rp500 ribu, Warga Hanya Terima Rp100 Ribu

Dengan begitu, petani dan nelayan bisa mengakses modal kerja lewat kredit usaha rakyat (KUR) tanpa dikenai bunga tinggi.

"Ini penting bagi usaha pertanian, kelautan dan perikanan," kata Jokowi.

Terakhir, bantuan non fiskal, seperti bibit, pupuk, serta kelancaran suplai chain diharapkan membuat usaha pertanian dan perikanan lebih baik.

"Saya minta prosedur dipermudah, akses dipermudah, proses sederhana," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengaku sudah merampungkan data petani yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Hasilnya, ada sekitar 2,7 juta petani yang dianggap terdampak dan akan diberi bantuan langsung tunai oleh pemerintah.

Baca Juga: Petani Jagung di Jember Gagal Panen Karena Kelangkaan Pupuk Subsidi

Syahrul menyebut data tersebut didapatkan secara berjenjang mulai dari kelompok tani di desa, ke komando strategi (kostra) tani di kecamatan, kemudian dilegalisasi oleh Dinas Pertanian kabupaten.

"Data ini telah kami ajukan kepada Pak Menko untuk bisa dapatkan alokasi (bantuan)," kata Syahrul usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa (5/5/2020).

Syahrul menyebut 2,7 juta petani itu terdiri dari petani serabutan, petani yang berstatus buruh tani, dan petani penggarap.

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV


TERBARU