> >

Bertemu DPR, Bupati Natuna Minta Karantina WNI di Kapal Perang TNI

Berita kompas tv | 4 Februari 2020, 17:32 WIB
Bupati Natuna, Abdul Hamid Nizar (kedua dari kanan) bersama rombongan saat audiensi dengan Komisi IX DPR RI tentang wilayah Natuna yang dijadikan tempat observasi 238 WNI dari Wuhan, China, Selasa (4/2/2020). (Sumber: Kompas TV / Veny / Rajis)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bupati, Ketua DPRD dan masyarakat Natuna bertandang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Kedatangan mereka ke komplek Senayan itu untuk beraudiensi dengan Komisi IX DPR yang fokus pada bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Baca Juga: Bupati Natuna: Wajar Waswas Namanya Orang Kampung

Audiensi yang berlangsung di Komisi IX itu tak lain adalah untuk membahas seputar wilayah Natuna yang dijadikan tempat observasi WNI dari lokasi terdampak virus corona di Wuhan, China.

Menurut Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, dalam audiensi tersebut masyarakat Natuna meminta beberapa hal kepada pemerintah melalui anggota DPR di Komisi IX. 

“Kami dan masyarakat Natuna meminta agar observasi dilakukan di kapal perang milik TNI,” ujar Abdul Hamid Rizal, saat audiensi yang diterima oleh Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh.

Namun demikian, karena observasi atau karantina terhadap 238 WNI dari China itu tetap dilakukan di darat, maka masyarakat Natuna meminta agar dibangun posko pelayanan kesehatan terpadu.

Termasuk berharap disediakan psikiater yang berguna untuk mengurangi rasa kekhawatiran warga. 

“Kami juga meminta agar pemerintah pusat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah. Terlebih karena virus corona ini telah merenggut banyak korban jiwa,” tutur Abdul Hamid.

Abdul menjelaskan kepada awak media, sebelum audiensi ini, ia bersama tim telah menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD di kantornya.

Penulis : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU