> >

KPU Tunjuk Hicon Law and Policy Strategies Hadapi Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di MK

Rumah pemilu | 26 Maret 2024, 17:08 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, kampanye politik yang dilakukan di sekolah atau fasilitas serupa lainnya, pasti menyesuaikan dengan tema pendidikan. Adapun MK telah membolehkan kampanye politik dilakulan sekolah selama tak pakai atribut kampanye. (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjuk kantor hukum Hicon Law and Policy Strategies sebagai kuasa hukum untuk menghadapi sidang perselisihan hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Koordinator Divisi Hukum KPU RI, Mochamad Afifuddin menjelaskan, kantor hukum tersebut akan mewakili KPU dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Ia menegaskan, pihaknya sedang menyiapkan jawaban dan bukti-bukti. 

Termasuk strategi menghadapi permohonan sengketa pilpres yang diajukan pasangan nomor urut 1 Anies-Muhaimin dan pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. 

Menurut Afif, selain KPU pusat, jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota yang dipersoalkan juga ikut konsolidasi untuk menyiapkan jawaban dan bukti-bukti. 

Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran: Gugatan 01 dan 03 ke MK Ecek-ecek, Pasti Kita Lahap

Adapun seluruh persiapan menghadapi sengketa ini dipusatkan di Hotel Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat.

"Kuasa hukum dalam sengketa Pilpres dari KPU, kantor hukum HICON Law and Policy Strategies," ujar Afifuddin saat dikonfirmasi, Selasa (26/3/2024), dikutip dari Kompas.com.

Sidang sengketa Pilpres 2024 akan digelar pada Rabu (26/3/2024). Total ada 278 gugatan terkait Pemilu yang akan disidangkan di MK. 

Sebanyak 259 merupakan gugatan terkait Pileg DPR dan DPRD, 12 gugatan terkait DPD RI dan 2 perkara terkait Pilpres 2024.

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV/Kompas.com


TERBARU