Ganjar Dorong PDIP-PPP Gulirkan Hak Angket DPR Soal Pilpres, Butuh Dukungan Koalisi Anies-Muhaimin
Politik | 19 Februari 2024, 23:45 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya di DPR agar menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun, hak angket ini perlu didukung partai pengusung paslon lain hingga bisa digolkan lebih dari 50 persen anggota parlemen.
Partai pengusung Ganjar di DPR RI saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Untuk mengegolkan hak angket, eks gubernur Jawa Tengah itu mengaku butuh dukungan koalisi pengusung Anies-Muhaimin yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
”Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar melalui keterangan tertulis, Senin (19/2/2024).
Baca Juga: Massa Penolak Hasil Pemilu 2024 Geruduk KPU RI, Soroti Kecurangan di Pilpres
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sendiri dilaporkan telah meminta rencana penggunaan hak angket DPR dibicarakan lebih dulu dengan matang. Usulan angket disebut telah dibahas dalam rapat internal pada Kamis (15/2) lalu dan siap digulirkan oleh PDI-P dan PPP jika sudah disepakati dan dinilai matang.
Menurut Ganjar, hak angket atau hak penyelidikan DPR ini menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 yang didua sarat kecuarangan terstruktur, sistematis, masif.
Ganjar mengaku usulan angket itu telah disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari lalu. Dalam rapat tersebut, ia mengaku membeberkan ribuan pesan yang masuk dari sukarelawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.
Ganjar menyatakan bahwa telanjangnya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan saja oleh DPR, terlepas kepentingan politik praktis terhadap paslon tertentu. Menurutnya, hak angket ini merupakan salah satu fungsi kontrol dari DPR.
”Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” kata Ganjar dikutip Kompas.id.
Lebih lanjut, Ganjar menilai pintu komunikasi dengan koalisi Anies-Muhaimin harus segera dibuka. Hal ini demi mengamankan suara mayoritas parlemen untuk meloloskan hak angket dugaan kecurangan pemilu.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV, Kompas.id