> >

DPR RI Desak Kemlu dan Kemhan Investigasi Dugaan 3 BUMN Pasok Senjata ke Junta Militer Myanmar

Peristiwa | 4 Oktober 2023, 22:14 WIB
Tentara junta militer Myanmar. (Sumber: AP Photo)

Mereka berpendapat bahwa tindakan ini perlu dilakukan mengingat Indonesia telah berupaya mendorong rekonsiliasi di Myanmar. 

Organisasi yang mengajukan laporan ini meliputi Chin Human Rights Organisation dan Myanmar Accountability Project, serta mantan Jaksa Agung dan aktivis HAM Indonesia, Marzuki Darusman.

Dalam pengaduannya, mereka menuduh tiga BUMN yang merupakan produsen senjata telah memasok peralatan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North.

Menurut mereka, perusahaan ini dimiliki oleh putra seorang menteri di Myanmar.

Para aktivis melaporkan, Myanmar telah melakukan pembelian berbagai barang dari perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk pistol, senapan serbu, dan kendaraan tempur.

Baca Juga: Myanmar Terima Pengiriman Pertama Jet Tempur Canggih Su-30SME dari Rusia, Begini Kecanggihannya

Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar pada bulan Mei sebelumnya telah melaporkan bahwa militer Myanmar telah mengimpor senjata dan material terkait senilai setidaknya 1 miliar dolar AS sejak kudeta, dengan sebagian besar berasal dari Rusia, China, Singapura, Thailand, dan India. 

Seperti yang diketahui, situasi di Myanmar memburuk setelah junta militer menggulingkan pemerintahan pada 1 Februari 2021.

Termasuk penculikan Presiden Myanmar Win Myint dan penasihat negara serta ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD), Aung San Suu Kyi.

Karena kudeta tersebut, warga di Myanmar akhirnya melakukan demo besar-besaran menolak junta militer yang dibalas menggunakan kekerasan untuk melawan warga. 

ASEAN kemudian membuat kesepakatan 5PC.

Di pertemuan itu, hadir pula pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya. 

Kendati begitu, junta militer Myanmar melakukan pelanggaran konsensus dan kemudian ASEAN sepakat memblokir Myanmar dari segara aktivitas di level politik. 

Myanmar pun tidak pernah lagi diundang alias dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan. 

Baca Juga: Milisi Etnis Wa yang Kuat di Myanmar Usir 1.200 Warga China yang Diduga Terlibat Kejahatan Siber

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU