Cak Imin Minta Ijtima Ulama Nusantara Terbitkan Fatwa Larangan Politik Amplop pada Pemilu 2024
Rumah pemilu | 13 Januari 2023, 18:37 WIBJAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta Ijtima Ulama Nusantara menerbitkan fatwa larangan melakukan politik amplop dalam gelaran Pemilu 2024.
Menurut dia, maraknya politik uang di setiap pemilu itu telah mencederai sistem demokrasi yang ada di Indonesia.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut KPU Bodoh jika Mau Diintervensi soal Pemilu: Di Undang-undang Independen
"Harapan kami, doa restu, tausiah, yang harus ditegaskan terutama mohon fatwa dalam Ijtima Ulama Nusantara tahun ini agar meneguhkan hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan dalam setiap pemilihan umum," kata pria yang karib disapa Cak Imin itu dalam acara pembukaan Ijtima' Ulama Nusantara di Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023).
Ia menyebut, bila politik uang dianggap wajar oleh setiap peserta pemilu dan dibiarkan oleh ulama, dikhawatirkan pesta demokrasi di Indonesia tak akan melahirkan pemimpin yang berkualitas.
"Kesadaran money politic akan merusak sendi-sendi demokrasi dan hasil dari pemilu akan tercederai," ujarnya.
Wakil Ketua DPR itu menyebut peran tokoh agama amat diperlukan untuk menghilangkan politik uang dalam pemilu.
"Penegasan terutama pada para mubalig-mubalig secara intensif menyampaikan kepada publik, jemaah kepada seluruh umat dan masyarakat bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibanding transaksi pragmatis yang ada."
"Ini namanya membutuhkan keseriusan agar kita ingin pemilu tahun 2024 jauh lebih melahirkan demokrasi," katanya.
Ia berharap pada Pemilu 2024, politik uang bisa musnah, sehingga bisa menciptakan sebuah pemerintahan yang berkekuatan legitimasi murni.
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV