KSP Sebut KUHP Tak Bahayakan Demokrasi dan Sudah Sesuai Konteks Indonesia saat Ini
Hukum | 15 Desember 2022, 13:06 WIBBaca Juga: Sederat Pasal Kontroversial di KUHP Baru, Sudah Disahkan DPR
"Ada beragam elemen masyarakat dan aspirasi yang telah disampaikan. Tentu proses penetapan berbagai aspirasi tersebut dilakukan dengan berhati-hati dan harus sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam KUHP," jelasnya.
Sehingga, kata dia, tidak relevan jika mengaitkan narasi pasal dan akomodasi ruang lingkup dengan isu politik yang konspiratif.
Selain itu, menurut Mufti, proses pembentukan KUHP selama ini turut melibatkan kalangan akademisi yang kredibel, baik secara keilmuan maupun independensi.
"Sehingga, ketentuan yang dirumuskan pada KUHP baru pastinya mengandung banyak perspektif dari unsur akademisi yang seyogyanya berpegang teguh bagi kepentingan kemanusiaan," ujar Mufti menegaskan.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang, dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2022-2023, Selasa (6/12).
Namun sejumlah kalangan menilai banyak pasal yang dianggap kontroversi.
Adapun diantaranya mengenai relasi negara dengan warganya, hukum yang hidup di masyarakat, minuman memabukkan, hingga hukuman untuk koruptor.
Baca Juga: Penanganan Kasus HAM Berat Tak Mengacu KUHP yang Baru, Tak Ada Masa Kedaluwarsa
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV/Antara