Kemendagri Siap Hadapi Gugatan Soal Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Klaim Proses Sesuai Prosedur
Politik | 2 Desember 2022, 09:51 WIB"Proses ini berlangsung transparan, partisipatif, dan diapresiasi banyak pihak sebagai proses yang akuntabel dan berbobot," ungkap Kastorius.
Sebagaimana telah diberitakan KOMPAS.TV, kelompok masyarakat yang terdiri dari Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Suci Fitriah Tanjung, Ardhito Harinugroho, Lilik Sulistyo, serta cucu Mohammad Hatta, Gustika Fardani Jusuf, menggugat Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian atas pengangkatan pj kepala daerah.
Para penggugat menilai, tidak bertindaknya (omission) Jokowi sebagai tergugat pertama untuk menerbitkan peraturan pelaksana pengangkatan pj kepala daerah merupakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan.
Sebab, penerbitan peraturan pelaksana itu seharusnya merupakan tindak lanjut atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tepatnya Pasal 201 dan 205, juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Nomor 15/PUU-XX/2022.
Para penggugat meminta majelis hakim PTUN Jakarta memerintahkan Presiden melakukan serangkaian tindakan pemerintahan untuk menerbitkan peraturan pelaksana itu.
Di sisi lain, para penggugat meminta agar diangkat dan dilantiknya 7 pj gubernur, 16 pj wali kota, dan 65 pj bupati oleh Jokowi dan Tito Karnavian pada 12 Mei-25 November 2022, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan.
Baca Juga: Mendagri Resmi Lantik Tiga Penjabat Gubernur Daerah Otonomi Baru Papua, Simak Profilnya!
Mereka juga meminta majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan pengangkatan dan pelantikan total 88 pj kepala daerah tersebut batal atau tidak sah.
Sebab, pengangkatan dan pelantikan tersebut dilakukan tanpa lebih dulu menerbitkan peraturan pelaksana pengangkatan pj kepala daerah sebagaimana dimandatkan UU Pilkada dan putusan MK.
Sebelumnya, Kemendagri juga telah dinyatakan oleh Ombudsman RI melakukan malaadministrasi dalam hal penunjukan pj kepala daerah.
Dalam salah satu rekomendasi Ombudsman, Kemendagri diminta membuat draf aturan teknis pengangkatan pj kepala daerah untuk selanjutnya diundangkan sebagai peraturan pemerintah (PP).
Penulis : Nadia Intan Fajarlie Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV, Kompas.com