Jerit Tukang Bakso soal Sertifikasi Halal Mahal: Omzet Rp300 Ribu, Ngurus Sertifikat Rp3,2 juta

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tukang bakso mengeluhkan harga sertifikasi halal yang disebut kemahalan hingga biayanya mencapai jutaan rupiah. Hal itu berbanding terbalik dengan arahan Presiden Jokowi yang minta harga sertifikasi halal dibuat murah.

Jeritan para tukang bakso itu diungkapkan Ketua Paguyuban pedagang mi ayam dan bakso (Papmiso) Indonesia, Bambang Hariyanto. 

Bambang cerita, pihaknya menerima aduan dari ribuan pedagang yang mengeluhkan mahalnya biaya permohonan pembuatan sertifikasi halal.

Omzet harian tukang bakso ini, katanya, rata-rata Rp300 ribu perhari, tapi mengurus sertifikasi halal justru bisa mencapai Rp 3,2 juta. 

"Karena kita kalau dagang keliling, omzet paling banyak hanya Rp300 ribu per hari. Untuk mengurus sertifikasi halal hingga Rp3,2 juta. Pertanyaannya, apakah kami mampu?" kata Bambang di Cikarang, Rabu (21/9/2022) dilansir Antara.

Menurut dia, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar sertifikasi halal bagi pedagang bakso bisa dilakukan secara gratis.

"Ini kontra produktif dengan permintaan Pak Presiden yang menginginkan agar tukang bakso ini diberi secara gratis karena ini UMKM. Sedangkan anggota kami ada 2.500 orang," katanya.

Sebagai informasi, pada 2019 lalu Presiden Joko Widodo berharap beban sertifikasi halal untuk pengusaha mikro seperti pedagang bakso, mi ayam dan lainnya diberikan secara gratis.

"Saya harap yang kecil-kecil ini kalau bisa tidak dipungut apa-apa, langsung diberi, dicek diberi, cek beri. Biar semuanya jelas," kata Presiden Jokowi usai Gebyar Bakso Merah Putih Indonesia Bersatu di Lapangan Deltamas, Desa Hegarmukti Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (3/3/2019) silam.

Bambang Hariyanto lantas menjelaskan, proses pengajuan sertifikasi halal bagi pedagang bakso tergolong sebagai pengajuan reguler yang biayanya harus ditanggung sendiri oleh para pedagang.

Hal itu dikarenakan bahan baku utama pembuatan bakso berasal dari olahan daging yang masuk daftar bahan baku berisiko tinggi sehingga harus ditelusuri terlebih dahulu sertifikasi kehalalannya, baik di rumah pemotongan hewan (RPH) maupun di tingkatan penyembelih.

"Hari ini yang belum sinkron adalah kemauan kami sebagai pedagang bakso dan penyelenggara dalam hal ini BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Ada perbedaan bagaimana tukang bakso masuk dalam kategori risiko tinggi, jadi berisiko tinggi produknya, sehingga tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis, kecuali kalau difasilitasi," katanya.

Baca Juga: Puasa Senin Kamis Hingga Ibu Hamil Bisa Makan Gratis di Warung Mi Ayam dan Bakso Mas Tri

Sertifikasi Halal 

Sementara itu, Koordinator Sertifikasi Halal pada Kemenag RI Ahmad Sukandar menjelaskan, pada dasarnya biaya kepengurusan sertifikasi halal hanya sebesar Rp660 ribu saja.

"Sekarang ada tarifnya, saya rasa kompetitif lah, kalau UKM hanya Rp660 ribu, untuk siapa uangnya? Rp350 ribu untuk LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), BPJPH sebesar Rp200 ribu, lalu Rp100 ribu untuk sidang fatwa," katanya.

Dia menjelaskan ada biaya tambahan berupa akomodasi dan transportasi untuk auditor dari LPH yang melakukan kajian dan peninjauan ke lapangan.

Proses tersebut membutuhkan banyak waktu sehingga membuat biaya membengkak hingga jutaan rupiah.

"Tapi itu di luar transportasi dan akomodasi untuk auditor. Kalau daging, harus ditelusuri dulu, karena berisiko ada titik kritisnya di daging itu, siapa yang menyembelihnya? di RPH (Rumah Pemotongan hewan) mana? Apa RPH punya sertifikat halal atau tidak? Apa yang menyembelih punya sertifikat Juleha (Juru Sembelih Halal) yang sudah dikeluarkan oleh dinas peternakan dan pertanian, mereka seharusnya ada sertifikat," katanya.

Baca Juga: Kemenag Buka Sertifikasi Halal Gratis untuk 324.834 Pelaku UMK, Cek Link, Syarat dan Daftarnya

Sukandar mengharapkan agar proses peninjauan bisa dipersingkat sehingga memangkas biaya pengajuan sertifikasi halal oleh para pedagang bakso.

"Tapi untuk di Kabupaten Bekasi ini, saya rasa transportasi untuk auditor ini tidak perlu lah menginap karena dekat, satu hari selesai. Tidak harus sampai Rp3 juta, paling saya rasa hanya Rp1,5 juta saja kalau cuma satu produk," ucap dia.

Penulis : Dedik Priyanto Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV/Antara