Soal Wacana DPRD DKI Bentuk Pansus Perubahan Nama Jalan, Golkar: Tidak Perlu Lah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menilai Panitia Khusus (Pansus) perubahan nama jalan tidak diperlukan. 

Usulan pembentukan Pansus tersebut muncul saat rapat evaluasi kinerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/7/22) lalu. 

"Tidak perlu lah, yang penting komitmen Pemerintah Daerah Jakarta membantu menyelesaikan semua dampak yang ditimbulkan dari proses perubahan nama jalan itu," kata Basri kepada awak media, Jumat (15/7/22).

Baca Juga: DPRD DKI Hendak Bikin Pansus Perubahan Nama Jalan, Wagub: Banyak Cara untuk Selesaikan Masalah

Menurut Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, usulan ini muncul karena warga mengeluhkan kebijakan perubahan nama jalan yang berimbas pada pengurusan dokumen seperti KTP, KK, Kartu Induk Anak (KIA), serta dokumen kependudukan lainnya.

Apalagi, kata Mujiyono, pergantian nama jalan tidak hanya berhenti pada 22 jalan yang namanya sudah diubah sehingga pembentukan Pansus ini diperlukan.

"Ini kan baru tahap awal pergantian nama jalan tersebut. Tahap berikutnya katanya akan ada banyak nama jalan yang akan diganti,” ujar Mujiyono.

Namun, Basri menilai pembentukan Pansus terlalu politis.

Menurut dia, banyak yang lebih penting daripada membentuk Pansus perubahan nama jalan, salah satunya ialah perda zonasi DKI Jakarta yang sudah mandek delapan tahun. 

"Kenapa zonasi nggak diakomodasi sama Ketua Dewan. Kenapa ditunda-tunda terus? Itu yang lebih penting. Itu menyangkut banyak masyarakat Jakarta, jutaan orang terdampak dari zonasi itu," kata dia. 

Penulis : Hasya Nindita Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV