Perludem: Memangkas Waktu Kampanye Jadi 75 Hari Berisiko
Rumah pemilu | 18 Mei 2022, 10:27 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai memendekkan waktu kampanye pemilihan umum 2024 menjadi 75 hari akan berisiko pada manajemen logistik pemilu.
Demikian Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam keterangannya kepada KOMPAS TV, Rabu (18/5/2022).
“Konsekuensi dari memendekkan masa kampanye ini akan berdampak pada manajemen logistik pemilu,” ucap Fadli.
Belum lagi, kata Fadli, manajemen logistik pemilu berpotensi terpengaruh oleh adanya sengketa pencalonan.
“Menurut saya 75 hari itu cukup berisiko, jika dikaitkan dengan manajemen logistik pemilu,” ujar Fadli.
Baca Juga: Pengamat Sikapi 75 Hari Kampanye: Rakyat Tak Cukup Ruang untuk Menilai Gagasan Petarung Pemilu 2024
Atas dasar itu, Fadli menuturkan sepatutnya masa kampanye pemilu sesuai dengan pandangan KPU. Sehingga, semua proses tahapan pemilu 2024 dapat dijalankan secara baik.
“Yang paling paham, mengetahui, serta yang akan menjalani dari setiap konsekuensi dari pilihan disain tahapan pemilu, adalah KPU,” ujarnya Fadli.
“Jadi, mestinya KPU yang memutuskan, bagaimana desain kampanye, termasuk soal waktunya. KPU yang paling paham, dan akan menjalani segala konsekuensinya,” tambah Fadli.
Sebelumnya dikutip dari Antara, Wakil Pimpinan Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengusulkan kampanye pemilu 2024 cukup dilakukan 75 hari.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Purwanto
Sumber : Kompas TV