Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Kendorkan Penegakan Aturan Prokes
Politik | 12 Februari 2022, 02:45 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah untuk tak mengendorkan aturan penegakan protokol kesehatan (prokes) di masa pandemi Covid-19. Sebab, kini di Tanah Air tengah memasuki gelombang ketiga wabah virus corona.
"Menghadapi kemungkinan puncak jumlah kasus positif Covid-19, tentunya harus lewat upaya pencegahan yang optimal. Sejumlah kebijakan pembatasan dan disiplin penerapan Prokes harus dijalankan dengan tegas," kata Lestari dalam keterangan tertulis, Jumat (11/2/2022).
Baca Juga: Satgas Covid Sidak Prokes di Hotel dan Jalanan
Berdasarkan catatan Satgas Covid-19, saat ini penyumbang kasus terbanyak adalah DKI Jakarta dengan 42 persen jumlah kasus positif COVID-19 nasional, disusul Jawa Barat 23,50 persen kasus nasional, dan Banten sebanyak 14,31 persen jumlah kasus nasional.
Menurut dia, catatan tersebut harus diikuti dengan kebijakan yang ketat dan terukur untuk menekan penambahan kasus positif virus corona, sehingga perkiraan lonjakan kasus tersebut dapat diantisipasi.
Politikus Partai Nasdem itu mengimbau daerah yang jumlah kasusnya masih tinggi, harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan.
Dia mencontohkan DKI Jakarta di 50 kelurahan tercatat kasus positif terhitung tinggi agar segera dilakukan pembatasan skala mikro, testing dan pelacakan terus ditingkatkan, sehingga penyebaran virus dapat ditekan.
Selain itu, koordinasi antar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjawab tantangan percepatan penambahan kasus positif virus corona yang diperkirakan akan mencapai puncaknya tiga pekan mendatang.
Baca Juga: Terjaring Operasi Prokes, Banyak Warga Abai Menggunakan Masker.
"Kebutuhan sistem pelayanan kesehatan harus dipastikan, agar mampu menangani lonjakan kasus yang diperkirakan terjadi," ujarnya.
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Fadhilah
Sumber : Kompas TV