Ketua Komisi X DPR: Evaluasi PTM Harus Dilakukan Secara Selektif
Politik | 2 Februari 2022, 09:38 WIBJAKARTA, KOMPAS TV – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembelajaran tatap muka (PTM) di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dievaluasi seiring kasus harian Covid-19 yang meningkat secara signifikan.
Sepakat dengan permintaan Presiden Jokowi, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai evaluasi PTM harus benar-benar selektif dan terukur.
"Kendati yang saya tahu, setiap pemerintah daerah telah mempunyai skema pengendalian Covid-19 saat PTM dilakukan,” kata Syaiful kepada Kompas TV, Selasa (1/2/2021).
Baca Juga: 20 Siswa dan 8 Guru Terkonfirmasi Positif Covid-19, PTM Bekasi Dihentikan 14 Hari!
Dia mengatakan skema pengendalian Covid-19 saat PTM, misalnya, bisa mencontoh dari satuan pendidikan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Saat ada satu saja peserta didik atau tenaga kependidikan yang terindikasi positif Covid-19, penyelenggara sekolah langsung menghentikan PTM selama kurun waktu tertentu.
“Setelah dilakukan contact tracing, penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah, dan dinilai aman, baru kemudian PTM kembali dilaksanakan,” katanya.
Sebagai gambaran di DKI Jakarta, kata Huda, sejak PTM pertama dilaksanakan hingga pertengahan Januari 2022 lalu, ada sekitar 90 sekolah yang ditutup karena siswa atau guru terinfeksi Covid-19.
Baca Juga: Soal Kelanjutan PTM di Jakarta, Anies: Bergantung Keterisian Rumah Sakit
Namun saat ini 88 sekolah sudah kembali dibuka. Dua sekolah saja yang masih menghentikan PTM.
Pola sama dilakukan oleh Pemkot Depok. Mereka melakukan PTM dengan skema pengendalian Covid-19 secara ketat.
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Purwanto
Sumber : Kompas TV