> >

KSAL Laksamana Yudo Margono Digadang-gadang Jadi Wakil Panglima TNI, Ini Kata Pengamat

Politik | 14 November 2021, 11:58 WIB
Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri), didampingi Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono (kanan), berjalan menuju KRI Makasar-590 di dermaga Komando Armada II TNI AL, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/11/2021). (Sumber: ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono digadang-gadang bakal ditunjuk menjadi Wakil Panglima TNI.

Isu tersebut mencuat setelah Laksamana Yudo Margono tidak terpilih sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Baca Juga: Ahli Waris Prajurit KRI Nanggala Dapat Rumah, Diserahkan Langsung oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Menanggapi hal itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta M. Jamiluddin Ritonga menilai jabatan Wakil Panglima TNI sebaiknya tak perlu diisi alias dikosongkan. 

Diketahui, pengisian kursi Wakil Panglima TNI itu dimaksudkan untuk mengakomodasi KSAL Laksamana Yudo Margono yang gagal terpilih menjadi Panglima TNI.

“Kalau itu motivasinya, tentu sangat tidak logis. Sebab, kursi kosong diisi semata untuk mengakomodasi seseorang, bukan karena kebutuhan organisasi," kata Jamil dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (14/11/2021).

Baca Juga: KSAL Laksamana Yudo Margono Puji Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Penghujung Kariernya

Menurut Jamil, jabatan Wakil Panglima TNI yang rumornya bakal diberikan kepada Laksamana TNI Yudo Margono tersebut jelas-jelas merupakan pertimbangan politik.

Dampaknya, kata dia, profesionalisme TNI akan terusik. Sebab, jabatan tersebut bukan lagi jabatan bergengsi untuk ditempati perwira yang menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Secara administrasi dan komando, fungsi Wakil Panglima TNI itu melekat pada diri kepala staf, baik KSAD, KSAL, ataupun KSAU yang bertanggung jawab terhadap komando dan pengembangan di setiap matra masing-masing.

"Karena itu, sangat konyol bila jabatan itu diberikan kepada Yudo Margono yang saat ini sebagai jenderal bintang empat," ucap Jamil.

Baca Juga: KSAL Yudo Margono Perintahkan Prajurit TNI AL Dukung Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Menurut Jamil, kalaupun wakil Panglima TNI memang harus diisi, maka idealnya dijabat oleh jenderal bintang tiga sebagai promosi.

Jamil menuturkan, jabatan Wakil Panglima TNI ini dapat ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.

"Hanya saja, menurut pendapat saya untuk saat ini mengisi posisi wakil Panglima TNI bukanlah kebutuhan yang mendesak," ujar Jamil.

Karena itu, dia menilai, tanpa jabatan wakil panglima yang selama ini telah berjalan, TNI pun tetap solid.

Baca Juga: Ujian Pertama Andika Perkasa Sebagai Panglima TNI - Opini Budiman

Ia menyarankan wacana mengisi posisi Wakil Panglima TNI sebaiknya diurungkan karena hanya menjadi beban APBN. Apalagi, saat ini Indonesia sedang kesulitan anggaran. 

Selain itu, jika Laksamana Yudo Margono memang layak menjadi Panglima TNI, tentu masih ada gilirannya untuk tahun depan.

Ia menjelaskan, dasar hukum posisi jabatan Wakil Panglima TNI adalah Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI yang dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo. 

Pada Perpres tersebut, tidak mengatur secara rinci persyaratan dan mekanisme pengangkatan wakil panglima TNI sebagaimana mekanisme dan persyaratan pengangkatan Panglima TNI dalam UU No. 34 Tahun 2004.

Baca Juga: Pelantikan Jenderal Andika Perkasa Sebagai Panglima TNI Diadakan Minggu Depan

Serta, tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa jabatan wakil panglima TNI harus yang sudah menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan. 

Dengan demikian, posisi wakil panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden sepenuhnya, dengan mengikuti mekanisme internal TNI dan administrasi tata kelola pemerintahan.

Sebelumnya, jabatan wakil panglima TNI kembali dihidupkan oleh Presiden Joko Widodo Melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang ditandatangani Jokowi. Posisi Wakil Panglima TNI sendiri bukanlah jabatan baru.

Baca Juga: Jokowi: Jenderal Andika Perkasa Dilantik Jadi Panglima TNI Minggu Depan

 

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Purwanto

Sumber : Antara


TERBARU