> >

Gaungkan Orkestrasi, BP2MI Teken Nota Kesepahaman Dengan Pemda Dan Perguruan Tinggi Lindungi PMI

Peristiwa | 5 November 2021, 01:27 WIB
Rakornis BP2MI di Bali (4/11) (Sumber: sumber: Humas BP2MI)

“Ke depan termasuk dalam sembilan program prioritas BP2MI. Para PMI yang tiba di Indonesia akan lebih terjamin, negara tidak boleh membiarkan atau menelantarkan para PMI, bahkan jangan ada lagi PMI yang menjadi objek pemerasan pihak tertentu. Saat ini kami sudah mulai contohnya memberikan fasilitas antar jemput bagi PMI sampai ke Wisma Atlet untuk karantina, bahkan memberikan fasilitas bagi PMI untuk mengantar kembali ke daerah asal,” imbuh Benny.

Selanjutnya, bagi WNI yang ingin menjadi PMI jangan sampai terbujuk rayuan dan janji dari para calo, dengan iming-iming gaji dan fasilitas. “Intinya kalau mau mendapat informasi dan peluang kerja, datang ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau UPT BP2MI untuk mendapat informasi dan pelayanan yang tepat. Percaya negara akan memberikan pelayanan yang baik dibanding calo illegal yang hanya mencari keuntungan dan tidak bertanggung jawab,” pungkas Benny. Pada Rapat Koordinasi Teknis yang digelar di Bali kali ini  turut ditandatangani pencanangan Zona Integritas di lingkungan BP2MI, sekaligus pemberian penghargaan kepada UPT BP2MI Mataram, Lampung, dan Serang yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 2020. 

 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengingatkan pentingnya mengoptimalkan perlindungan terhadap PMI secara kolaboratif antar instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda). 

Salah satu amanat yang diemban oleh pemda adalah Layanan Terpadu Satu Atap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. "Implementasi amanat tersebut perlu segera dilakukan percepatan untuk menjamin penyelenggaraan layanan penempatan yang mudah, murah, dan aman secara terintegrasi sehingga memberikan jaminan bagi para calon PMI," kata Tjahjo Kumolo.
 
Untuk diketahui, BP2MI telah menandatangi nota kesepahaman dengan sejumlah pemerintah daerah, antara lain Kabupaten Solok, Kotamadya dan Kabupaten Bima, Kabupaten Blora, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa
 
Turut pula diteken perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi, seperti Universitas Teknologi Sumbawa, Universitas Mataram, dan Universitas Islam Negeri Mataram.  

Penulis : Herwanto

Sumber : Kompas TV


TERBARU