Komentari Penentuan Panglima TNI, Pengamat Kritik anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pengamat Militer, Pertahanan, dan Keamanan Connie Rahakundini Bakrie mengaku pemilihan calon Panglima TNI kali ini berbeda dari lazimnya karena partai politik terang-terangan melakukan endorse.

Bagi Connie, fakta parpol melakukan endorse calon Panglima TNI yang didukungnya merupakan hal yang bisa merusak TNI.

“Ini akan merusak TNI kita, sementara saya merasa garda terdepan bangsa kita itu TNI dan itu yang sama sekali yang tidak boleh dimasuki ranah politik senyap atau tidak senyap, langsung atau tidak langsung,” ujar Connie Rahakundini Bakrie di Kompas TV, Senin (6/9/2021).

“Apalagi terkait kepemimpinan Kepala Stafnya dan Panglimanya. Jadi saya betul-betul mengalami tahun ini tuh agak berbeda.”

Sebagai informasi Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Effendy Simbolon sudah mengungkapkan bahkan meyakinkan sejumlah pihak bahwa Panglima Pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto adalah Jenderal Andika Perkasa.

Baca Juga: Pengamat Sindir Anggota Dewan Endorse Calon Panglima TNI: Tidak Boleh Lagi Ada Gerakan Senyap

Merespons endorse Effendy Simbolon, Connie menilai Komisi I DPR RI perlu melakukan revisi terhadap Undang Undang-undang No 34 Pasal 13 tentang TNI.

Hal ini penting untuk memastikan TNI tidak dipolitisasi seperti yang terjadi pada sebagian besar kementerian dan lembaga di Indonesia.

“Semua kementerian dan lembaga kita itu sudah sangat dipolitisasi, TNI tidak boleh (dipolitisasi). Tidak boleh,” tegas Connie.

Lebih lanjut, Connie menegaskan Panglima TNI yang diangkat haruslah dilakukan berdasarkan kepentingan TNI.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV