> >

Komisi Yudisial Bakal Kaji Pengurangan Hukuman Djoko Tjandra yang Diketok PT DKI Jakarta

Hukum | 28 Juli 2021, 23:51 WIB
Terdakwa kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (13/11/2020). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). (Sumber: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto via Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Yudisial akan mengkaji putusan banding terdakwa Djoko Tjandra dalam perkara suap aparat penegak hukum dan pemufakatan jahat.

Putusan Banding yang diketok Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman Djoko Tjandra menjadi 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Di tingkat pertama, Djoko Tjandra divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca Juga: Tanggapi Putusan Banding Djoko Tjandra, Boyamin Saiman Menduga Hakimnya Bermasalah

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting menjelaskan, pihaknya menaruh perhatian penuh terhadap putusan Djoko Tjandra dan beberapa putusan lainnya.

Menurut Miko, perhatian KY dalam putusan hakim ini mengutamakan pertimbangan akan pentingnya sensitivitas keadilan bagi masyarakat.

Terlebih kasus Djoko Tjandra ini menjadi perhatian publik dan erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap kehormatan hakim dan integritas pengadilan di Tanah Air.

"Sesuai kewenangan melakukan anotasi terhadap putusan, KY akan melakukan kajian atas putusan pengadilan," ujar Miko Ginting melalui keterangan tertulisnya, Rabu (28/7/2021).

Baca Juga: KY Janji akan Kumpulkan Informasi soal Dugaan Pelanggaran Hakim Memutus Perkara Jaksa Pinangki

Miko menambahkan, anotasi terhadap putusan tersebut dapat diperkuat melalui kajian dari berbagai elemen masyarakat baik akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil.

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


TERBARU