Kompas TV nasional hukum

KY Janji akan Kumpulkan Informasi soal Dugaan Pelanggaran Hakim Memutus Perkara Jaksa Pinangki

Rabu, 16 Juni 2021 | 20:46 WIB
ky-janji-akan-kumpulkan-informasi-soal-dugaan-pelanggaran-hakim-memutus-perkara-jaksa-pinangki
Jaksa Pinangki, terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/11/2020). (Sumber: Antara Foto/Sigid Kurniawan)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Yudisial (KY) memastikan akan mengumpulkan informasi terkait dugaan pelanggaran perilaku hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara banding Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Juru bicara KY Miko Ginting menjelaskan, dalam menelusuri dugaan pelanggaran perilaku hakim, KY dapat melakukannya atas inisiatif sendiri atau laporan dari masyarakat.

Miko menggarisbawahi penelusuran yang dilakuakan untuk mencari dugaa pelanggaran etik hakim dalam memutus perkara, bukan untuk menyatakan suatu putusan hakim benar atau salah, tepat atau tidak tepat.

Baca Juga: Vonis Jaksa Pinangki Dipotong dari 10 Tahun Jadi 4 Tahun, Ini Alasan Hakim Pengadilan Tinggi DKI

Hal tersebut, sambung Miko, merupakan teknis yudisial yang berada di luar domain kewenangan KY.

"KY dalam posisi mencari dan mengumpulkan informasi apakah ada dugaan pelanggaran perilaku hakim. Di sisi lain, KY juga memandang perlu bagi kita semua menjaga dan menegakkan kehormatan hakim,” ujar Miko, saat dihubungi, Rabu (16/6/2021). Dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya Miko juga pernah menilai pengadilan bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait isu yang berkembang mengenai pemotongan hukuman bagi Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun, walaupun pada dasarnya putusan tersebut merupakan independensi hakim.

“Saya kira ini mengenai kepercayaan publik dan marwah pengadilan. Tidak ada salahnya juga bagi pengadilan untuk memberikan penjelasan, alasan-alasan mengenai pengurangan hukuman dari 10 menjadi 4 tahun,” ujar Miko.

Baca Juga: Ini Harta Kekayaan Muhammad Yusuf, Ketua Majelis Hakim yang Memangkas Hukuman Jaksa Pinangki

Adapun dorongan agar KY memeriksa dugaan pelanggaran hakim dalam putusan banding Jaksa Pinangki ini dilontarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:58
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19