Wakil Ketua Komisi IX Kaget, Kebijakan Vaksin Berbayar Kimia Farma Dipertanyakan
Politik | 11 Juli 2021, 10:24 WIBJAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menerapkan pembayaran dalam program vaksinasi Covid-19. Ia mengaku belum pernah mendapatkan penjelasan adanya ihwal program tersebut.
"Beli???? Hah??? Sumpah dont ask me about that. Kami di komisi IX belum pernah mendengar ataupun dilapori akan ada istilah Vaksin Gotong Royong Individual, apalagi beli," tulis Nihayatul dalam akun Twitter pribadi @ninikwafiroh dan Kompas TV sudah mendapatkan izin untuk mengutipnya, Minggu (11/7/2021).
Baca Juga: Anies Fasilitasi Vaksin Warga Yang Bekerja di Jakarta, Meski Tidak Ber-KTP DKI
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, dirinya hingga kini hanya mengetahui dua jenis vaksin yang disediakan oleh pemerintah.
"Dalam pengetahuan kami jenis vaksin hanya dua: vaksin untuk masyarakat dan vaksin yang disediakan perusahaan untuk karyawan dan keluarga karyawan. Dan keduanya gratis, sesuai keputusan komisi IX dan diperkuat oleh keputusan Presiden," ujarnya.
Ia menyebut, dirinya telah mempertanyakan hal itu kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tapi hingga kini belum mendapatkan penjelasan dari mereka.
"kami sudah tanya ke Menkes @KemenkesRI, tapi belum dijawab, nanti kalau sudah dijawab, I will share jawabannya ya," kata dia.
Sebelumnya dikutip dari Kompas.com, PT Kimia Farma (Persero) Tbk bakal melayani vaksinasi Covid-19 individu pada Senin (12/7/2021) melalui klinik yang mereka kelola.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala N Mansury mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 individu tersebut merupakan upaya untuk mempercepat penerapan vaksinasi gotong royong.
Baca Juga: Erick Thohir Minta Biofarma Genjot Produksi Vaksin Covid-19 Hingga Dua Kali Lipat
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Fadhilah
Sumber : Kompas TV