> >

Demokrat Desak Pemerintah Segera Lockdown Pulau Jawa, Dinilai Biayanya Lebih Murah

Update corona | 29 Juni 2021, 12:02 WIB
Ilustrasi karantina wilayah atau lockdown. (Sumber: Pixabay)

Jika pemerintah tidak segera menerapkan karantina dan krisis kesehatan tidak kunjung berakhir, maka Jibril menyebut fasilitas kesehatan dikhawatirkan kolaps dan perekonomian akan sulit bangkit.

Baca Juga: 7 Warga Tambora Jakbar Positif Covid-19, Satu RW Terapkan Mikro Lockdown

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Vera Febhyanty, meminta pemerintah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk memperkuat layanan kesehatan, bukan infrastruktur.

Hal tersebut dinilai Vera cukup beralasan. Mengingat, kasus pandemi Covid-19 terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

“Kami di Komisi XI DPR RI selalu mengingatkan kepada Menteri Keuangan dan anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) agar fokus kepada (penyelamatan) manusia," ucap Vera.

Baca Juga: Status Lockdown Desa Sidodowo Dicabut, Bupati Lamongan: Banyak Pasien Covid-19 yang Sembuh

"Realokasi anggaran untuk kesehatan lebih utama ketimbang pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda."
Seperti diketahui, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia pada Senin (28/6/2021) mencapai 2.135.998, sementara kasus aktif sebanyak 218.476.

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


TERBARU