> >

Dugaan Suap Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Jika Terbukti, Itu Adalah Pengkhianatan

Hukum | 3 Maret 2021, 14:17 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai hadiri KTT G20 di Istana Bogor Secara Online (Sumber: Screenshot Sekretariat Presiden)

JAKARTA, KOMPAS.TV- KPK saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu). Dugaan suap itu melibatkan pegawai di Ditjen Pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun kecewa dengan adanya kasus dugaan suap ini.

Padahal saat ini semua jajaran pegawai Kemenkeu sedang berupaya mengumpulkan penerimaan negara, untuk mendukung masyarakat dan dunia usaha agar pulih dari dampak ekonomi pandemi.

Baca Juga: KPK Bidik Ditjen Pajak Kemenkeu, Ada Korupsi Puluhan Miliar Rupiah

"Jika dugaan itu terbukti, itu adalah pengkhianatan dan melukai semua jajaran Kemenkeu yang saat ini sedang fokus untuk mengumpulkan penerimaan negara. Penerimaan pajak adalah tulang punggung penerimaan negara, " kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Rabu (03/03/2021).

Menurut Sri Mulyani, penyelidikan yang dilakukan KPK bekerja sama dengan Unit Kepatuhan Internal Kemenkeu, berawal dari laporan masyarakat pada awal 2020 lalu.

Sementara pegawai Ditjen Pajak yang diduga terlibat, saat ini sudah dibebastugaskan dan mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara.

Baca Juga: Sri Mulyani Rilis Aturan Terbaru Soal Pajak Penghasilan WNA

"Kemenkeu tidak menoleransi tindakan koruptif dan pelanggaran kode etik di Kemenkeu yang dilakukan siapapun. Kemenkeu juga menghormati proses hukum dan mendukung KPK untuk dapat menuntaskan dugaan suap itu, dengan tetap memegang azas praduga tak bersalah, " terang Sri Mulyani.

Dirjen Pajak kini juga tengah meneliti wajib pajak (WP) yang diduga terkait kasus suap. Jika terdapat bukti kekurangan pembayaran pajak, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Penulis : Dina-Karina

Sumber : Kompas TV


TERBARU