Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Sri Mulyani Rilis Aturan Terbaru Soal Pajak Penghasilan WNA

Rabu, 3 Maret 2021 | 11:08 WIB
sri-mulyani-rilis-aturan-terbaru-soal-pajak-penghasilan-wna
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengenakan pungutan pajak penghasilan (PPh) kepada warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, dalam jangka waktu 12 bulan atau satu tahun pajak dan mempunyai niat untuk tinggal di tanah air.

Niat untuk tinggal di tanah air, akan dilihat dari bukti dokumen WNA berupa Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan masa berlaku masing-masing lebih dari 183 hari.

Kemenkeu juga akan meninjau kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Serta dokumen lain yang dapat menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Baca Juga: KPK Bidik Ditjen Pajak Kemenkeu, Ada Suap Puluhan Miliar Rupiah

Seperti kontrak sewa tempat tinggal dengan durasi lebih dari 183 hari hingga dokumen yang menunjukkan pemindahan anggota keluarga. Menurut Sri Mulyani, WNA dengan kategori tersebut sudah menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN).

Di sisi lain, tidak semua WNA yang menjadi SPDN akan dipungut PPN. Ada pengecualian untuk WNA yang menduduki pos jabatan tertentu dan merupakan peneliti asing.

Aturan itu tercantum sebagai subjek pajak luar negeri (SPLN). Mereka yang berstatus SPLN adalah WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari.

Penulis : Dina Karina





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:55
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN