Demokrat Kritik Presiden Jokowi Soal Banjir Kalsel Karena Hujan: Terkesan Tutup Mata
Peristiwa | 20 Januari 2021, 09:23 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat Irwan mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut banjir di sejumlah daerah Kalimantan Selatan disebabkan curah hujan tinggi.
"Pernyataan Presiden dan Kementerian KLHK terkait penyebab banjir Kalsel karena hujan adalah pernyataan terburu-buru, dan terkesan tutup mata, serta lepas tangan dari penyebab utama banjir yang hampir merendam semua kabupaten di Kalsel ini," tutur Irwan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (20/1/2021) seperti dilansir Tribunnews.
Menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi yang dibenarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sangat mengelitik akal sehat.
Baca Juga: Saat Mobil Rombongan Jokowi Terobos Banjir Kalsel
"Kementerian teknis seperti KLHK menangani lingkungan dan kehutanan tetapi hanya bisa menyalahkan hujan. Analisis tutupan lahannya bagaimana, Analisa Aliran Permukaan (Runoff) bagaimana? lahan kritisnya bagaimana? Kemampuan DAS-nya bagaimana? Termasuk juga land usenya bagaimana? Apakah semua data itu mau diabaikan? Atau memang tidak pernah ada datanya," papar Irwan.
Padahal, kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, ini Di hulu DAS Barito yaitu Sub DAS Tabalong, Sub DAS Balangan, sub DAS Barabai, sub DAS Riam Kiwa semuanya mengalami banjir.
"Bukankah di hulu dan tengah DAS Barito ini sebagian kritis, karena pembukaan dan pemanfaatan lahan oleh pertambangan dan perkebunan terutama di Tabalong, Balangan dan Riam Kiwa?" tanyanya.
Oleh sebab itu, Irwan meminta pemerintah ke depan dapat tegas memperhatikan aspek dan analisi kebencaan dalam mendorong masuknya investasi.
"Pemerintah wajib mengevaluasi dan monitoring apakah kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran, dan program untuk pemanfaatan ruang serta investasi selama ini sudah ramah terhadap alam dan lingkungan," kata legislator asal Kalimantan Timur itu.
"Menurut saya prioritas adalah moratorium ijin pertambangan dan perkebunan, membangun bendungan di Riam Kiwa, percepatan reklamasi tambang, rehabilitasi DAS kritis dengan pola partisipatif masyarakat lokal, dan penegakan hukum terhadap pelaku investasi yang melanggar aturan," sambung Irwan
Penulis : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV