Roundup: Menteri Tak Transparan dan Tambang Penyebab Banjir

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tindakan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartanto memberi donor plasma konvalesen pada Senin (18/1/2021) membuat geger.

Sebagaimana diketahui, orang yang berdonasi plasma konvalesen mesti pernah terjangkit Covid-19. Hal itu karena terapi plasma konvalesen hanya bisa bekerja menggunakan darah yang mengandung antibodi Covid-19. Antibodi Covid-19 hanya terbentuk pada pasien Covid-19 yang sudah sembuh atau orang yang sudah lama menerima vaksin.

Itu berarti, Menteri Airlangga pernah terjangkit Covid-19 tanpa diketahui masyarakat.

Pada acara donor itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengonfirmasi fakta itu.

"Yang saya hormati Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hari ini jadi salah satu penyintas (covid-19) yang mendonorkan plasma konvalesennya," kata Muhadjir

Belakangan, pihak Istana mengaku tak mengetahui fakta itu.

"Kami tidak tahu juga kalau positif. Kalau saya dan jajaran Setpres tidak tahu, tidak ada pemberitahuan resmi," kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono

Tindakan Airlangga menyembunyikan kondisi kesehatannya itu disayangkan oleh Pakar Epidemiologi Dicky Budiman. Sebagai tokoh publik yang mesti bertemu banyak orang tiap hari, Airlangga punya potensi menularkan Covid-19 tanpa sepengetahuan orang lain.

Ironisnya, tindakan Airlangga ini tak sesuai dengan jabatan yang diembannya sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Sangat disayangkan, ya. Kan, sebelumnya sudah ada yang terbuka. Menteri lain, misalnya. Beberapa yang menyatakan terpapar,” kata Dicky.

Dicky juga meminta pejabat publik, baik pejabat nasional maupun daerah, untuk terbuka agar bisa menjadi teladan masyarakat.

Keterbukaan ini, kata Dicky, berguna untuk pelacakan demi menekan kasus Covid-19.

Selain Airlangga, ada dua menteri dan dua mantan menteri yang pernah terjangkit Covid-19. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mantan Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah adalah penyintas Covid-19. Ketiganya mengumumkan secara terbuka status positif Covid-19 mereka.

Sementara, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menutupi kondisi kesehatannya. Edhy terpapar Covid-19 pada awal September 2020. Namun, status kesehatannya itu diketahui media dari Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan.

Tambang dan Banjir Kalsel

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden Joko Widodo untuk memanggil pemilik perusahaan yang telah merusak lingkungan Kalsel. Hal ini terkait dengan banjir yang terjadi di Kalsel seminggu belakangan.

"Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI (hutan tanaman industri), HPH (hak pengusahaan hutan). Kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil," tegas Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono.

Bagi Kisworo, banjir Kalimantan Selatan kali ini menandakan provinsi itu sedang dalam keadaan darurat.

Walhi menyebut, banjir kali ini adalah yang terparah sejak 2006. Bahkan, banjir besar pada 2006 tak menerjang 11 kabupaten/kota seperti banjir tahun ini.

Catatan Walhi Kalsel menunjukkan, sekitar 50 persen wilayah Kalsel diduduki tambang dan industri ekstraktif lainnya. Rinciannya, tambang menguasai 33 persen dan kelapa sawit menduduki 17 persen wilayah Kalsel.

Diketahui, setidaknya ada 5 perusahaan besar yang menguasai tambang di Kalsel. Perusahaan-perusahaan itu adalah PT Adaro Energy, PT Arutmin Indonesia, PT Jhonlin Baratama, PT Bangun Banua Persada, dan Hasnur Group.

Pemilik perusahaan itu merentang dari pengusaha Garibaldi Thohir (kakak Menteri BUMN Eric Thohir), keluarga politisi Aburizal Bakrie, pengusaha Bone Haji Isam, pengusaha lokal Abdussamad Sulaiman, hingga Pemda Kalsel dan koperasi TNI Polri.

Penulis : Ahmad-Zuhad

Sumber : Kompas TV