Protes Tolak Omnibus Law, Jutaan Buruh akan Mogok Nasional 3 Hari
Peristiwa | 28 September 2020, 16:47 WIBPertama, UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi). Kedua, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Unjuk Rasa Buruh Tolak Undang Undang Cipta Kerja
"Para buruh tentu akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut," ujarnya.
Said menjelaskan, para buruh mengambil sikap dengan mogok kerja nasional sebagai bentuk protes terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha.
Misalnya dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya UMSK, hingga pengurangan nilai pesangon.
"Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi," ujarnya.
Baca Juga: Demo Buruh Tolak RUU Cipta Kerja dan PHK Massal di DPR, Begini Situasinya
"Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting."
Sebelum mogok kerja nasional dilaksanakan, rencananya buruh akan melakukan aksi unjuk rasa setiap hari. Rencananya, aksi unjuk rasa akan dimulai tanggal 29 September hingga 8 Oktober 2020.
Selain itu, bersama dengan elemen yang lain, buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober.
Di Ibu kota, sasaran aksi buruh adalah Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menteri Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Sedangkan di daerah, aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur atau DPRD setempat.
Baca Juga: Besok 1.000 Massa Buruh Demo ke DPR Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja
"Ketika aksi-aksi yang kami lakukan tidak ditanggapi, puncaknya kami akan melakukan mogok nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia sebagaimana kami jelaskan di atas," kata Said.
Penulis : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV