> >

Sekjen PBB Minta Barat Tak Hentikan Pendanaan UNRWA, Organisasi Utama untuk Pengungsi Palestina

Kompas dunia | 28 Januari 2024, 18:39 WIB
Sekjen PBB Antonio Guterres. Antonio Guterres meminta negara-negara di dunia untuk tetap menyalurkan pendanaan ke Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA). (Sumber: AP Photo)

NEW YORK, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta negara-negara di dunia untuk tetap menyalurkan pendanaan ke Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

Permintaan itu disampaikan Guterres usai sejumlah negara Barat membekukan dana bantuan untuk UNRWA.

Pada akhir pekan ini, Amerika Serikat (AS), Inggris Raya, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, Australia, Finlandia, dan Kanada menangguhkan pendanaan ke badan PBB untuk pengungsi Palestina tersebut.

Negara-negara Barat menghentikan bantuan usai Israel menuduh segelintir staf UNRWA terlibat serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.

Tel Aviv menuduh staf UNRWA terlibat serangan Hamas usai Mahkamah Internasional menetapkan perintah sementara agar memastikan militernya berhenti membunuhi warga sipil Palestina di Jalur Gaza.

Baca Juga: Israel Tolak Keras Perintah Mahkamah Internasional, Netanyahu Bertekad Gempur Hamas sampai Menang

Guterres memperingatkan, penghentian pendanaan ke UNRWA akan berdampak ke lebih dari dua juta pengungsi Palestina yang menghadapi krisis kemanusiaan parah di Jalur Gaza.

"Dugaan tindakan yang mengerikan dari anggota-anggota staf ini harus diberi konsekuensi. Namun, puluhan ribu pria dan wanita yang bekerja untuk UNRWA, banyak di antaranya dalam keadaan paling berbahaya bagi pekerja kemanusiaan, tidak boleh ikut dihukum," kat Guterres dikutip Associated Press, Minggu (28/1/2024).

Guterres menyebut sembilan dari 12 staf yang dituduh terlibat serangan Hamas langsung dipecat.

Seorang staf telah dinyatakan tewas dan dua lainnya tengah diklarifikasi identitasnya. Guterres menyebut semua staf yang diduga terlibat akan diproses.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU