Kelompok Hamas Palestina dari Sudut Pandang Barat

Turki juga merupakan pendukung setia Hamas, dan pengkritik Israel, sejak Presiden Recep Tayyip Erdogan naik ke tampuk kekuasaan tahun 2002. Meskipun Ankara bersikeras mereka hanya mendukung Hamas secara politik, mereka dituduh Barat mendanai terorisme Hamas, termasuk melalui bantuan yang dialihkan dari Badan Kerja Sama dan Koordinasi Turki.

Baca Juga: Korban Serangan Israel di Palestina Terus Berjatuhan, Kamar Jenazah Rumah Sakit Indonesia Penuh

Bagaimana Hamas memerintah Gaza?

Hamas menjadi otoritas de facto di Gaza sejak segera setelah Israel menarik diri dari wilayah tersebut tahun 2005. Pada tahun berikutnya, Hamas memenangkan mayoritas kursi di legislatif PA dan membentuk pemerintahan.

Mereka memenangkan suara karena layanan sosial yang mereka sediakan dan sebagai penolakan terhadap Fatah yang saat itu dilihat oleh banyak pemilih sebagai penguasa yang korup di PLO dan tidak memberikan banyak kepada Palestina melalui negosiasi mereka dengan Israel.

Hasilnya tidak dapat diterima bagi Fatah dan pendukungnya dari Barat, dan partai ini menggulingkan Hamas dari kekuasaan di Tepi Barat. Di Gaza, Hamas mengalahkan milisi Fatah dalam seminggu pertempuran, mengakibatkan perpecahan politik antara dua wilayah Palestina. Palestina tidak melakukan pemilihan legislatif sejak tahun 2006, dan presiden tidak dipilih sejak tahun 2008.

Saat Hamas mengambil alih sisa-sisa institusi Otoritas Palestina di jalur tersebut, mereka mendirikan sistem peradilan dan lembaga-lembaga otoriter. Secara teori, Hamas memerintah sesuai dengan Hukum Dasar Palestina berbasis syariah, seperti yang dilakukan oleh Otoritas Palestina; tetapi mereka umumnya lebih membatasi daripada yang dibutuhkan hukum, termasuk dengan mengendalikan cara perempuan berpakaian dan menerapkan pemisahan gender di tempat umum selama tahun-tahun awal pemerintahan mereka.

Kelompok Pengkaji Barat Freedom House menemukan pada tahun 2020 bahwa "pemerintahan yang dikendalikan Hamas tidak memiliki mekanisme efektif atau independen untuk memastikan transparansi dalam pendanaan, pengadaan, atau operasinya". Hamas juga menekan media Gaza, aktivisme sipil di media sosial, oposisi politik, dan organisasi non-pemerintah (LSM), sehingga tidak punya mekanisme akuntabilitas.

Baca Juga: Israel Menyerang dan Menutup Akses ke Gaza, Hamas Bersumpah Akan Mengeksekusi Sandera

Bagaimana pandangan Palestina terhadap Hamas?

Pemisahan politik antara Tepi Barat dan Gaza tidak populer secara luas: sebuah jajak pendapat Juni 2023 oleh Pusat Riset Kebijakan dan Survei Palestina (PCPSR) menunjukkan sepertiga warga Palestina menganggapnya sebagai perkembangan yang paling merusak bagi bangsa mereka sejak pembentukan Negara Israel pada tahun 1948.

Jajak pendapat yang sama menunjukkan lebih dari separuh warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat akan memilih Haniyeh dari Hamas daripada Presiden PA Mahmoud Abbas dalam pemilihan presiden, sementara hanya sepertiga warga Palestina akan memilih Abbas.

Selain itu, Abbas menunda tanpa batas pemilihan nasional yang dijadwalkan tahun 2021, dengan alasan penolakan Israel untuk membiarkan warga Palestina di Yerusalem Timur memberikan suara, meskipun pengamat menduga Abbas bertujuan mencegah kemenangan Hamas yang kemungkinan bisa terjadi.

Bagaimana Hamas menantang Israel?

Hamas meluncurkan roket dan mortir ke Israel sejak kelompok ini mengambil alih Jalur Gaza pada pertengahan tahun 2000-an. Pejabat keamanan Iran mengatakan Teheran menyediakan beberapa senjata ini, tetapi bahwa Hamas mendapatkan kemampuan untuk membuat rudal mereka sendiri setelah pelatihan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan proxy Iran.

Dalam beberapa tahun terakhir, Israel memperkirakan Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya di Gaza memiliki sekitar 30.000 roket dan mortir di gudang senjatanya. Kelompok militan Hamas meluncurkan balon yang membawa perangkat berdaya bakar ke Israel, yang kadang-kadang menyebabkan kebakaran.

Kelompok ini juga melakukan serangan ke wilayah Israel, membunuh dan menculik tentara dan warga sipil.

Sebelum konflik tahun 2023, Hamas dan Israel telah mengalami pertempuran terdahsyat mereka dalam beberapa tahun pada tahun 2021, ketika Hamas meluncurkan roket ke Israel setelah beberapa minggu ketegangan antara Palestina dan Israel di Yerusalem. Beberapa analis mengatakan Hamas ingin memperkuat reputasinya sebagai pembela kasus Palestina setelah Otoritas Palestina di Tepi Barat menunda pemilihan tahun 2021.

Selama konflik 11 hari itu, Hamas dan Kelompok Jihad Islam Palestina meluncurkan lebih dari 4.000 roket dari Gaza, menewaskan sepuluh warga sipil Israel dan melukai lebih dari tiga ratus lainnya. Hamas dilaporkan berkoordinasi dengan pasukan Iran dan Hizbullah Lebanon selama pertempuran tersebut, dan menggunakan pesawat tak berawak yang disebut "drone bunuh diri" bersama dengan arsenal misil yang kurang akurat. Amerika Serikat dan Mesir memediasi gencatan senjata selama konflik tersebut.

Baca Juga: Mencekam, RS Indonesia di Gaza Tampung Korban Luka dan Tewas Akibat Serangan Israel

Bagaimana serangan Hamas terhadap Israel pada tahun 2023 berbeda?

Serangan Hamas terhadap selatan Israel tahun ini, yang pemimpin kelompok ini sebut sebagai Operasi Badai Al-Aqsa, luar biasa dalam strategi, skala, dan kerahasiaannya, kata para analis. Serangan ini dimulai pada pagi hari tanggal 7 Oktober, hari Sabat Yahudi dan hari raya Yahudi penting.

Sabtu pagi itu, Hamas meluncurkan beberapa ribu roket ke selatan dan pusat Israel, mencapai kota-kota hingga ke utara Tel Aviv. Milisi Hamas juga menembus perbatasan Gaza yang sangat terfortifikasi dan masuk ke banyak kota dan desa Israel selatan, membunuh ratusan tentara dan warga sipil Israel, serta melukai dan menculik puluhan lainnya.

Pemimpin militer Hamas, Mohammed Deif, mengatakan bahwa kelompok ini melakukan serangannya karena blokade Gaza yang berlarut-larut oleh Israel, pendudukan tanah Palestina, dan dugaan kejahatan Israel terhadap umat Islam, termasuk penistaan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.

Ini adalah serangan terdahsyat di tanah Israel dalam beberapa dekade dan telah menyebabkan trauma psikologis yang dalam bagi rakyat Israel. Sejumlah analis bahkan menarik perbandingan antara serangan ini dengan serangan Pearl Harbor yang mengejutkan dan serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS).

Badan intelijen Israel dan AS dilaporkan tidak punya indikasi Hamas merencanakan serangan semacam ini. "Sangat tidak biasa bahwa organisasi teroris akan memiliki kapasitas atau keinginan untuk melancarkan serangan yang terkoordinasi dan simultan dari udara, laut, dan darat," tulis Bruce Hoffman, sesama peneliti senior CFR, lembaga peneliti kebijakan asing AS dan hubungan internasional.

Israel telah menyatakan perang terhadap Hamas dan menanggapi dengan serangan udara intensif terhadap sasaran di Gaza dan operasi darat untuk mengusir milisi kelompok ini dari negara tersebut. Israel memerintahkan evakuasi semua warga sipil dari komunitas Israel yang berbatasan dengan Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperingatkan tentang "perang yang panjang dan sulit" melawan Hamas, dan tanggapan militer Israel diperkirakan akan luar biasa, dan diklaim belum pernah terjadi sebelumnya.

Beberapa pengamat mempertanyakan apakah Israel akan mencoba invasi dan pendudukan penuh wilayah Palestina, kampanye yang dapat menimbulkan korban berat di kedua belah pihak.

"Israel melancarkan banyak operasi militer terhadap Hamas sejak mengambil alih pada tahun 2007, dua tahun setelah Israel mundur dari Gaza. Tapi ini sebagian besar dilakukan dari udara. Dan bahkan ketika pasukan Israel dikerahkan, mereka tidak pernah lama," tulis Max Boot, sesama peneliti senior CFR, dalam Washington Post.

Invasi Israel ke Gaza juga bisa memicu serangan besar-besaran terhadap Israel oleh Hizbullah, kelompok militan yang didukung Iran di Lebanon, yang berisiko menciptakan konflagrasi lebih luas di wilayah tersebut, kata para analis.

"Iran, tentu saja, adalah pelindung Hizbullah [serta kelompok militan Palestina lainnya] dan selalu ada risiko konflik dua front, yang akan menghancurkan sebagian wilayah Israel dan sebagian besar Lebanon, tempat Hezbollah berbasis. Ada risiko eskalasi," kata Steven A. Cook, sesama peneliti senior CFR.

 

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Council of Foreign Relations / Encyclopaedia Brittanica / Middle East Eye