PBB: Lebih dari 40 Pekerja Kemanusiaan Tewas di Myanmar sejak Kudeta 2021
Kompas dunia | 6 Juli 2023, 21:22 WIBAngka-angka tersebut hanya mencakup kasus-kasus yang terdokumentasi, yang berarti jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi.
Pada bulan Juni, Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap Kementerian Pertahanan Myanmar dan dua bank yang "dikuasai rezim" yang memungkinkan transaksi antara rezim militer dan pasar luar negeri untuk membeli senjata dan bahan lainnya.
Pembatasan rezim militer Myanmar terhadap bantuan yang menyelamatkan nyawa semakin meningkat, dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang seperti perlakuan yang merendahkan, kelaparan, dan hukuman kolektif, kata laporan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat lalu.
Laporan oleh kepala HAM PBB tersebut mengatakan militer membentuk sistem pengendalian yang meliputi segalanya sejak kudeta pada Februari 2021, dan menambahkan langkah-langkah mendesak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar rakyat.
Pasukan junta militer menargetkan fasilitas medis, membakar toko-toko makanan, menghancurkan sumur-sumur air, dan bahkan membunuh tiga orang pengungsi yang mencoba kembali ke desa mereka untuk bercocok tanam, demikian laporan tersebut.
"Penyedia bantuan secara konsisten terpapar risiko penangkapan, pelecehan, atau perlakuan buruk lainnya, atau bahkan kematian," kata Juru Bicara Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, dalam konferensi media. Sekitar 17 juta orang di negara ini, atau sekitar sepertiga dari populasi, membutuhkan bantuan, demikian kata PBB.
Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Straits Times