Myanmar Kembali Dikucilkan dari Pertemuan ASEAN, Tidak Diundang Rapat Menhan ADMM+

BANGKOK, KOMPAS.TV - Perhimpunan Menteri Pertahanan ASEAN Asia Tenggara mengadakan retret tahunan hari Selasa (22/11/2022) tanpa perwakilan dari Myanmar di tengah krisis politik yang berkepanjangan di negara tersebut.

Dengan berkurangnya Covid-19, ASEAN memulai pertemuan fisik di bawah Kamboja, yang merupakan ketua blok 10 anggota saat ini.

Tapi ASEAN, yang menyalahkan junta Myanmar karena tidak membuat kemajuan yang berarti di bawah peta jalan perdamaiannya, menutup kepala junta Min Aung Hlaing dan menteri luar negeri Wunna Maung Lwin dengan mengundang "perwakilan non-politik" dari Myanmar untuk pertemuan tingkat tinggi.

Ini adalah pertama kalinya ASEAN menerapkan praktik ini pada pertemuan menteri pertahanan. Menteri Pertahanan Myanmar Mya Tun Oo sempat mengikuti ASEAN Defense Ministers' Meeting ADMM tahun 2021 yang digelar secara virtual akibat pandemi Covid-19. Pada Juni 2022, ia juga mengikuti ADMM di Phnom Penh.

Keikutsertaannya kontroversial karena militer Myanmar dituduh sengaja menargetkan warga sipil melalui kampanye bumi hangus dalam upaya menekan perlawanan bersenjata yang dipicu oleh kudeta militer Februari 2021.

Lebih dari satu juta orang telah mengungsi di seluruh negeri dan lebih dari 30.000 properti sipil diperkirakan telah dibakar atau dihancurkan.

Baca Juga: Bakamla RI Kumpulkan Pimpinan Coast Guard dari 8 Negara ASEAN, Ada Apa?

Retret ADMM biasanya diadakan bersamaan dengan pertemuan antara kepala pertahanan ASEAN dan rekan-rekan mereka dari mitra dialog blok tersebut.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Menteri Pertahanan China Wei Fenghe dan rekannya dari India Rajnath Singh termasuk di antara para kepala pertahanan lainnya yang ikut serta dalam diskusi.

Pengecualian menteri pertahanan Myanmar terjadi saat utusan khusus ASEAN untuk Myanmar-- menteri luar negeri Kamboja Prak Sokhonn, bersiap untuk melakukan perjalanan ketiganya ke Myanmar segera.

Para pemimpin ASEAN yang bertemu pada KTT 11 November di Phnom Penh menyepakati serangkaian langkah untuk mengambil "konsensus lima poin" yang macet tentang kemajuan Myanmar.

Para menteri luar negeri ditugaskan untuk memetakan garis waktu untuk tindakan nyata dan blok tersebut memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk meninjau perwakilan Myanmar di ASEAN sesuai dengan kondisi yang berlaku.

Junta menuduh bahwa ini merupakan gangguan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ASEAN. Dikatakan bahwa pihaknya "bekerja sama secara konstruktif" dengan utusan khusus ASEAN dan bahwa "memblokir" Myanmar dari partisipasi dalam pertemuan ASEAN lebih lanjut dengan mengutip "alasan yang tidak pantas" adalah "pendekatan sepihak dan jahat".

Baca Juga: Indonesia Jadi Ketua ASEAN, Jokowi Ingatkan Potensi Perang Dingin Baru

Pada 17 November, junta membebaskan hampir 6.000 tahanan melalui amnesti massal. Mereka yang dibebaskan termasuk akademisi Australia Sean Turnell, mantan duta besar Inggris Vicky Bowman, serta aktivis veteran Myanmar Mya Aye.

Prak Sokhonn menyebut pelepasan massal itu sebagai "isyarat penting ke arah yang benar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dimulainya proses dialog di antara semua pihak terkait di Myanmar".

Dia mengumumkan akan mengunjungi Myanmar untuk ketiga kalinya dalam beberapa minggu mendatang.

Keputusannya untuk berkunjung dikritik oleh penentang junta, yang berpendapat bahwa rezim militer cenderung menangkap orang dengan tuduhan palsu dan kemudian membebaskan mereka pada saat-saat kritis untuk membelokkan tekanan politik.

Penasihat negara yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, telah ditahan sejak kudeta pada Februari 2021 dan didakwa dengan berbagai tuduhan mulai dari korupsi hingga penghasutan.

Meskipun permintaan berulang kali dari banyak pihak, utusan khusus ASEAN tidak dapat bertemu dengannya.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Straits Times