KTT ASEAN Ditutup, Sultan Brunei Tegaskan Myanmar Tetap Bagian Integral ASEAN

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV — Sultan Brunei mengatakan pada Kamis bahwa Myanmar tetap menjadi bagian integral dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN.

Junta militer Myanmar pun diharapkan akan bekerja dengan utusan ASEAN untuk meredakan krisis politik yang dipicu kudeta militer Februari lalu, seperti dilansir Associated Press, Kamis, (28/10/2021).

Sultan Hassanal Bolkiah, yang memimpin KTT online tiga hari yang diselenggarakan oleh ASEAN yang juga melibatkan para pemimpin dunia lainnya, mengatakan, blok 10 anggota itu akan mendukung Myanmar dan terus memberikan bantuannya meskipun melarang pemimpin militernya hadir di KTT.

“Myanmar adalah bagian integral dari keluarga ASEAN dan keanggotaan mereka tidak dipertanyakan,” katanya kepada wartawan di Bandar Seri Begawan pada akhir KTT, setelah ditanya mengapa ASEAN tidak mengambil tindakan lebih keras terhadap Myanmar, termasuk kemungkinan pengusiran.

ASEAN melarang pemimpin militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dari mewakili negaranya di KTT, dalam teguran paling keras sejak kudeta pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Langkah keras itu datang setelah seorang utusan ASEAN dicegah bertemu Suu Kyi dan tahanan politik lainnya sebagai bagian dari dialog yang diusulkan untuk meredakan krisis, di mana pasukan keamanan diperkirakan telah menewaskan hampir 1.200 warga sipil. Junta militer mengklaim jumlah kematian yang lebih rendah.

ASEAN menawarkan untuk menerima perwakilan non-politik dari Myanmar di KTT tersebut, tetapi negara tersebut memutuskan untuk tidak berpartisipasi.

“Untuk pertemuan ini, kami telah memberi Myanmar ruang sambil memegang teguh prinsip-prinsip yang diabadikan dalam piagam ASEAN termasuk prinsip non-intervensi. Hanya rakyat Myanmar yang dapat sepenuhnya menyelesaikan situasi internal mereka,” kata Sultan Brunei.

“ASEAN akan selalu ada untuk Myanmar dan kami terus menawarkan bantuan kami,” katanya.

Baca Juga: Presiden AS Joe Biden Kecam Junta Militer Myanmar di KTT ASEAN, Desak Demokrasi Pulih Kembali

Blok tersebut telah mendesak Myanmar untuk memberikan utusannya, Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof, akses penuh ke semua pihak dan untuk membebaskan tahanan politik.

Myanmar bersikeras bahwa utusan tersebut tidak dapat bertemu dengan Suu Kyi dan beberapa orang lainnya karena mereka menghadapi tuntutan pidana.

Ditanya apakah Min Aung Hlaing akan dilarang dari acara ASEAN di masa depan, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan dalam konferensi pers terpisah Kamis pagi, "itu pertanyaan 1 juta dolar yang tidak bisa saya jawab."

“Jika situasi saat ini diperpanjang menjadi jalan buntu dan tidak ada kemajuan, maka kita harus mencari cara lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan,” katanya di Kuala Lumpur, Malaysia.

Saifuddin mengatakan, tidak ada diskusi di ASEAN saat ini tentang keterlibatan dengan oposisi politik Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional, yang memandang dirinya sebagai pemerintah bayangan dan bertemu minggu ini dengan pejabat AS.

Presiden Joe Biden, yang mengadakan pertemuan video dengan para pemimpin ASEAN dan bergabung dengan pertemuan 18 negara Asia termasuk rekan-rekannya dari China dan Rusia, telah mengecam “kekerasan yang mengerikan” oleh pemerintah militer Myanmar dan berjanji bahwa AS akan mendukung rakyat Myanmar.

Seorang diplomat regional mengatakan kepada The Associated Press bahwa Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah mengisyaratkan bahwa dia mungkin mempertimbangkan untuk tidak mengundang jenderal tertinggi Myanmar ke pertemuan puncak video lebih dari 50 negara Asia dan Eropa yang akan diselenggarakan Kamboja bulan depan.

Baca Juga: Di KTT ASEAN-Jepang, Jokowi Umumkan Indonesia Gelar Forum Infrastruktur Indo-Pasifik Tahun 2023

Ada kekhawatiran bahwa para pemimpin Eropa mungkin melewatkan KTT dan malah mengirim perwakilan berpangkat lebih rendah jika Min Aung Hlaing ada di sana, menurut diplomat itu, yang berbicara dengan syarat anonim karena dia tidak berwenang untuk berbicara dengan media.

KTT tahunan selama tiga hari, yang diadakan online untuk tahun kedua berturut-turut karena pandemi Covid-19, juga membahas pemulihan pascapandemi, masalah perdagangan dan keamanan.

Sultan Hassanal Bolkiah mengatakan masalah lain termasuk cara mengamankan vaksin Covid-19 untuk kawasan dan memperkuat kesiapsiagaan ASEAN untuk tantangan masa depan.

ASEAN juga setuju untuk memperdalam hubungannya dengan China dan Australia untuk kemitraan strategis yang komprehensif, kata Sultan Brunei.

Terlepas dari kekhawatiran tentang pakta kapal selam nuklir Australia dengan AS dan Inggris, dia menyatakan harapan bahwa setiap kemitraan keamanan baru akan berkontribusi secara konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas regional dan melengkapi arsitektur regional.

Kesepakatan itu akan memungkinkan Australia untuk mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir, meskipun mereka tidak akan dipersenjatai nuklir.

Beberapa anggota ASEAN termasuk Indonesia dan Malaysia khawatir pakta itu dapat meningkatkan ketegangan dan memicu perlombaan senjata, terutama di Laut China Selatan yang disengketakan.

China, yang mengklaim sebagian besar laut China Selatan, memperingatkan pakta itu akan mengancam stabilitas regional.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV/Associated Press