Junta Militer Myanmar Mulai Adem, Kini Nyatakan Komitmen atas 5 Poin Rencana ASEAN
Kompas dunia | 24 Oktober 2021, 15:33 WIBYANGON, KOMPAS.TV - Junta militer Myanmar, Minggu (24/10/2021), berjanji untuk bekerja sama "semaksimal mungkin" dengan rencana perdamaian yang disepakati dengan ASEAN meskipun junta militer mengeluarkan penolakan terbuka atas keputusan ASEAN yang mengeluarkan komandan tertinggi negara itu dari daftar kepala negara yang akan hadir di KTT ASEAN, seperti dilansir Straits Times, Minggu.
Dalam sebuah pengumuman di media pemerintah, junta mengatakan pihaknya menjunjung tinggi prinsip hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara lain dan akan bekerja sama dengan ASEAN dalam mengikuti "konsensus" lima poin yang disepakati pada April, sebuah rencana yang didukung oleh Barat dan China.
Para menteri luar negeri ASEAN pada 15 Oktober memutuskan untuk mengesampingkan Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta Myanmar 1 Februari, karena kegagalannya mengimplementasikan rencana itu, termasuk mengakhiri permusuhan, memulai dialog, mengizinkan dukungan kemanusiaan dan memberikan utusan khusus ASEAN akses penuh ke negara itu.
Junta militer Myanmar kontan membalas pada Jumat malam (22/10/2021) dengan secara terbuka menuduh ASEAN menyimpang dari prinsip-prinsipnya untuk bersepakat dalam semua hal berdasarkan konsensus dan prinsip non-intervensi.
Junta militer Myanmar menolak untuk setuju atas rencana mengirim perwakilan Myanmar yang netral secara politik selain Jenderal Min Aung Hlaing.
Ketua ASEAN Brunei belum menanggapi penolakan Myanmar atas keputusan ASEAN.
Baca Juga: Konflik Terbuka Pertama! Myanmar Resmi Protes Keputusan ASEAN Tidak Undang Pemimpin Junta ke KTT
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand menolak berkomentar pada Sabtu (23/10/2021), mengutip sensitivitas masalah tersebut.
Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan konsensus ASEAN tentang siapa yang akan mewakili Myanmar di KTT adalah "panduan umum untuk semua anggota ASEAN".
Lebih dari 1.100 rakyat Myanmar tewas dibunuh dalam tindakan keras pasca-kudeta di Myanmar, dan ribuan lainnya ditahan, banyak disiksa atau dipukuli, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutip para aktivis. Junta militer dituduh menggunakan kekuatan militer yang berlebihan terhadap penduduk sipil.
Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV/Straits Times