Erick Thohir Ngaku Sering Diancam Sejak Muncul Kasus Asabri dan Jiwasraya: Sudah Makanan Sehari-hari

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengaku sering mendapat ancaman setelah muncul kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Namun, mantan bos Inter Milan itu tak gentar meski terus diancam. Erick mengatakan, tetap berusaha tenang dan tetap fokus bekerja tulus dan sepenuh hati membenahi BUMN.

"(Ancaman) sudah menjadi makanan sehari-hari. Apalagi sejak ada Jiwasraya dan Asabri," kata Erick dalam sebuah acara diskusi di Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).

Baca Juga: Pertahankan Nicke Widyawati Jadi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Saat Ini Pilihan yang Terbaik

Menurut Erick, ancaman yang datang umumnya karena persoalan perombakan-perombakan yang ia lakukan pada direksi sebuah BUMN. Selain itu, juga kasus-kasus atau skandal yang menimpa BUMN.

Erick mengungkapkan bahwa dalam memilih direksi BUMN, dia tak hanya menggunakan opini dari internal BUMN, namun juga melibatkan menteri-menteri terkait sehingga penilaian yang diberikan menjadi lebih luas.

Hak tersebut ia lakukan guna menentukan serta memilih jajaran direksi yang tepat di perusahaan pelat merah itu.

Erick mencontohkan, dalam memilih direksi BUMN Karya, misalnya, dia harus berkonsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Baca Juga: Resmikan 4 Stasiun Terpadu di Jakarta, Erick Thohir: Saya Gembira Indonesia Bukan Bangsa Wacana

“Kita melibatkan menteri terkait (dalam pemilihan direksi BUMN), karena tidak mungkin (direksi) BUMN Karya tidak punya hubungan baik dengan Menteri PUPR,” ujar Erick dalam acara Ngopi Yuk, Kamis (18/6/2020), dikutip dari Kompas.com.

Selain menteri terkait, Erick menambahkan, dirinya juga kerap mempertimbangkan dan mendengar masukan dari pihak swasta.

“Saya mendengar pasar. Kalau membangun ekosistem baik ya harus diterima pasar,” kata Erick.

Erick menegaskan, tujuan ia melakukan perombakan untuk membangun sistem BUMN yang lebih transparan dan bisa menghasilkan pemasukan untuk negara yang lebih besar. 

Baca Juga: Ini Kata Erick Thohir Agar Indonesia Bisa Bertahan di Masa Krisis

Bahkan, Erick Thohir menargetkan Kementerian BUMN tak akan lagi menerima pendanaan dari APBN, melainkan melalui 1% dari dividen yang diserahkan perusahaan ke negara.

Lebih lanjut, Erick mengaku tak takut jika mendapat ancaman dalam pemilihan atau pencopotan direksi BUMN.

“Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas ke Presiden. Kedua, kita membangun sistem transparan untuk kita bisa 5 tahun lagi BUMN berubah,” ucap dia.

Adapun pencopotan dan pemilihan pejabat BUMN, kata Erick, dilakukan berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan suka atau tidak suka.

Baca Juga: Erick Thohir Tunjuk 2 Jenderal TNI dan Polri Jadi Komisaris PT Bukit Asam

Dia menegaskan tidak semua pejabat BUMN dilengserkan. Beberapa orang sampai saat ini pun masih dapat bekerja dengan dirinya.

Jika ukuran kerja terpilih atau Key Performance Indicator (KPI) yang diberikan tercapai, maka para petinggi BUMN itu tidak akan dicopot dari jabatannya.

“Tidak semua dirut yang diangkat menteri BUMN sebelumnya (Rini Soemarno) itu saya ganti. Kenapa? Itu bukan (gaya) kepemimpinan yang saya miliki,” ujar Erick pekan lalu.

Dari KPI tersebut, dirinya melakukan perombakan terhadap direksi BUMN. Namun perombakan yang dilakukan tidak melulu setahun sekali. Para pejabat plat merah itu akan diberikan target untuk memenuhi KPI.

Baca Juga: Erick Thohir: Saya Tak Takut Diancam, Loyalitas Saya Jelas ke Presiden untuk BUMN Berubah

Erick pun mengaku tak suka dengan pejabat BUMN yang mencari muka di hadapannya. Menurut dia, keputusan dirombak atau tidaknya seseorang murni berdasarkan kinerjanya.

“Makin banyak yang WA (WhatsApp), malah saya enggak percaya. Kalau KPI-nya baik, saya pertahankan," ujar Erick Thohir.

“(Perombakan) Bukan karena isu dia diangkat menteri sebelumnya makanya diganti. Ya enggak juga, kalau KPI-nya enggak bagus, pasti diganti.”

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV