> >

Bank Dunia: Negara Tak Bisa Pulih dari Pandemi Tanpa Sektor Swasta

Ekonomi dan bisnis | 28 Januari 2022, 09:49 WIB
Managing Director Bank Dunia Mari Elka Pangestu dalam B20 Indonesia Inception Meeting, Kamis (27/1/2022) menyatakan, tak ada negara yang bisa pulih dari dampak pandemi tanpa peran sektor swasta. (Sumber: Antara )

JAKARTA, KOMPAS.TV - Managing Director Bank Dunia Mari Elka Pangestu menyampaikan, pemerintahan sebuah negara harus terus mendukung perusahaan swasta, baik besar maupun kecil. Lantaran negara tidak akan bisa pilih dari dampak pandemi, tanpa peran sektor swasta.

Ia menyoroti kebijakan penyaluran bantuan di negara-negara kepada swasta, yang tidak merata.

"Akses dukungan kebijakan hampir dua kali lipat sejak bulan-bulan awal pandemi, tetapi masih diberikan secara tidak merata di berbagai dunia," kata Mari yang hadir secara virtual dalam B20 Indonesia Inception Meeting, Kamis (27/1/2022).

Mari menjelaskan, di negara berpenghasilan rendah, hanya setengah dari seluruh perusahaan yang ada yang mendapatkan keuntungan dari bantuan publik. Termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak tersentuh bantuan pemerintah. Hal itu disebabkan terbatasnya anggaran negara tersebut.

Berbeda dengan yang terjadi di negara berpenghasilan tinggi, menengah dan tinggi, serta menengah ke atas.

Baca Juga: Inovasi Digital Bikin BCA Raup Laba Bersih Rp31,4 T di Tahun 2021

"Jadi saat kita keluar dari krisis, sangatlah penting untuk mengurai masalah ini karena sektor swasta yang dinamis dibutuhkan di pasar negara berkembang untuk memimpin pemulihan ekonomi," ujar Mari.

Ia mengingatkan konsekuensi jika perusahan swasta tidak diberikan bantuan. Yaitu perusahaan yang awalnya sehat sebelum pandemi, akan ditutup sehingga menambah pengangguran.

Mari menyebut, bantuan untuk sektor swasta dalam bentuk apapun, dalam jangka pendek, akan segera membantu mengatasi tantangan likuiditas untuk membuat perusahaan tetap beroperasi dan membatasi kemungkinan penutupan dan kebangkrutan.

"Namun dukungan tersebut, harus diberikan secara cepat, transparan, dan terikat waktu," ucap Mari.

Pemerintah juga harus selektif dalam memilih perusahan yang akan dibantu.

Baca Juga: Ajak Investor Investasi Langsung ke RI, Bahlil: Tidak Pakai Pungli

"Kebijakan harus diarahkan untuk mendukung perusahaan berorientasi pada pertumbuhan, mempromosikan realokasi sumber daya ke perusahaan yang lebih efisien, dan menghindari tindakan yang berisiko menopang perusahaan "zombie" yang tidak layak," ujarnya.

Di sisi lain, sangat penting untuk melindungi kemampuan sektor keuangan untuk terus memberikan pinjaman kepada perusahaan baik kecil maupun besar dengan layak, terutama untuk memperkuat kerangka restrukturisasi dan kebangkrutan.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber :


TERBARU